Bamus Betawi Usul Rusun di Jakarta Berornamen Betawi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 November 2019
Bamus Betawi Usul Rusun di Jakarta Berornamen Betawi

Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI godok 52 Raperda. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menggodok 52 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020 pada Rabu (20/11)

Rinciannya antara lain 27 Raperda usulan eksekutif, dan 25 lainnya Raperda usulan legislatif. Adapun masyarakat diundang untuk menyampaikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Propemperda 2020. Unsur masyarakat yang hadir yakni Ormas Bamus Betawi, YLKI, dan unsur mahasiswa.

Baca Juga

Pesan Anies ke Pimpinan DPRD Baru: Secepatnya Selesaikan Raperda RDTR

Bapemperda yang ikut pembahasan yakni Wakil Ketua; Dedi Supriadi, anggota; Dwi Wijayanto Rio Sambodo, M. Arifin, Achmad Yani, Lukmanul Hakim, Anthony Winza Prabowo, Hasan Basri, Desie Christhyana Sari, Agustina Hermanto, Manara Siahaan, dan Riano P.

Dalam sesi penyampaian pendapat Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Rahmat H.S menyampaikan saran pada Bapemperda agar rumah susun (rusun) di Jakarta harus berornamen Betawi. Hal itu disarankan untuk melestarikan kearifan lokal.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menggodok 52 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020 pada Rabu (20/11). Foto: MP/Asropih
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menggodok 52 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020 pada Rabu (20/11). Foto: MP/Asropih

"Mengenai pengelolaan rumah susun, kita mau rumah susun yg ada di Jakarta itu harus berornamen betawi," kata Rahmat saat sesi dengar pendapat dengan Bapemperda di Ruang serbaguna lantai III DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Baca Juga

54 Usulan Raperda, Ketua DPRD DKI: Terlalu Banyak

Pendapat itu Rahmat lancarkan lantaran adanya usulan dari Fraksi PKS mengenai pengelolahan rumah susun di point 37 dalam Propemperda 2020.

Apalagi Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan betawi.

"Karena ini ada perdanya, ada pergub mengenai ikon yang mengikat semua ornamen Jakarta. Jadi jadi rumah susun harus nampak ornamen betawinya," pinta dia.

Baca Juga

DPRD DKI Bersama Anies Sahkan Empat Raperda

"Jadi rumah susun ke depan harus ada gigi balangnya paling tidak, harus ada ondel-ondel, pintu gerbangnya harus mencerminkan kearifan lokal," lanjut dia. (Asp)

#Budaya Betawi #Rumah Susun #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan