54 Usulan Raperda, Ketua DPRD DKI: Terlalu Banyak
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Sebanyak 54 rancangan peraturan daerah (raperda) diusulkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020. Rinciannya, 31 raperda usulan eksekutif, dan 23 lainnya raperda usulan legislatif.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendorong agar 54 eaperda tersebut dikaji kembali sisi prioritasnya. Ia menilai, jumlah tersebut terlalu banyak dan butuh efisiensi.
Baca Juga:
Nasdem: Kembalikan Pilkada Langsung ke DPRD Bentuk Kemunduran
"54 rancangan perda yang diusulkan terlalu banyak. Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan perda di tahun 2020," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (19/11).
Permintaan tersebut diakui Prasetyo sesuai dengan arahan langsung Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019, beberapa waktu lalu.
Jokowo menilai, banyaknya peraturan yang dilahirkan hanya menghambat berbagai kebijakan, khususnya percepatan pembangunan.
Karena itu, Prasetyo mendesak agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI fokus membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, salah satu dari 12 Raperda prioritas yang telah ditentukan.
Baca Juga:
PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa
“Hadirnya Perda RDTR dan Zonasi menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam," terangnya.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengakui diperlukannya efisiensi jumlah dari raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. Apalagi dikatakannya, banyak usulan raperda yang tumpang tindih atau duplikasi.
"Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak rangkap-rangkap," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD DKI Sebut Pembangunan Jalur Sepeda Cenderung Dipaksakan
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun