Bamsoet: Penguasa dan Pengusaha Tak Bisa Dipisahkan
Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan pada pembukaan Diklatda Hipmi Jaya di Ballroom The Ritz Calton Jakarta, Selasa, (12/4). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ada hubungan yang erat antara politik, bisnis, penguasa dan pengusaha. Bisa dikatakan antara politik dengan pengusaha tidak bisa dipisahkan. Pengusaha yang terjun ke dunia politik merupakan pilihan, begitu juga sebaliknya.
"Pengusaha terjun politik itu pilihan, dan kebanyakan untuk memperkuat jaringan," ujar Bamsoet usai menghadiri Diklatda HIPMI Jaya 2018 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (12/4).
Politisi Golkar yang juga berlatarbelakang pengusaha ini menjelaskan, meski ada perbedaan antara dunia politik dan bisnis, namun secara jelas bisa ditarik benang merahnya.
Sebab, politik dan bisnis sangat terkait dengan kebijakan ekonomi. "Penguasa, pengusaha itu bagian kesatuan yang tak bisa dipisahkan," terangnya.
Hanya saja, menurut dia, untuk terjun ke dunia politik tentunya pebisnis harus menyiapkan berbagai persyaratan utama. Bukan sekedar biaya tetapi juga dukungan dan mental.
"Untuk pengusaha muda siapkan sejak dini jika hendak masuk ke dunia politik dan menjadi pemimpin masyarakat," imbuhnya. (fdi)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum