Diklatda HIPMI Jaya 2018

Bamsoet: Penguasa dan Pengusaha Tak Bisa Dipisahkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 12 April 2018
Bamsoet: Penguasa dan Pengusaha Tak Bisa Dipisahkan

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan pada pembukaan Diklatda Hipmi Jaya di Ballroom The Ritz Calton Jakarta, Selasa, (12/4). Merahputih.com/Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ada hubungan yang erat antara politik, bisnis, penguasa dan pengusaha. Bisa dikatakan antara politik dengan pengusaha tidak bisa dipisahkan. Pengusaha yang terjun ke dunia politik merupakan pilihan, begitu juga sebaliknya.

"Pengusaha terjun politik itu pilihan, dan kebanyakan untuk memperkuat jaringan," ujar Bamsoet usai menghadiri Diklatda HIPMI Jaya 2018 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (12/4).

Politisi Golkar yang juga berlatarbelakang pengusaha ini menjelaskan, meski ada perbedaan antara dunia politik dan bisnis, namun secara jelas bisa ditarik benang merahnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan pada pembukaan Diklatda Hipmi Jaya di Ballroom The Ritz Calton Jakarta, Selasa, (12/4). Merahputih.com/Rizki Fitrianto

Sebab, politik dan bisnis sangat terkait dengan kebijakan ekonomi. "Penguasa, pengusaha itu bagian kesatuan yang tak bisa dipisahkan," terangnya.

Hanya saja, menurut dia, untuk terjun ke dunia politik tentunya pebisnis harus menyiapkan berbagai persyaratan utama. Bukan sekedar biaya tetapi juga dukungan dan mental.

"Untuk pengusaha muda siapkan sejak dini jika hendak masuk ke dunia politik dan menjadi pemimpin masyarakat," imbuhnya. (fdi)

#Bambang Soesatyo #DPR RI #Pengusaha #HIPMI Jaya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
Mayoritas Tenaga Kerja Ada di Sektor Informal, Kemenaker Dorong Penguatan Kewirausahaan
Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Mayoritas Tenaga Kerja Ada di Sektor Informal, Kemenaker Dorong Penguatan Kewirausahaan
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Bagikan