Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit seluruh BUMN asuransi. Hal ini termasuk yayasan dana pensiun.
Saat ini, setidaknya ada tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Bamsoet mengatakan usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan total nilai kerugian ditaksir melebihi Rp10 triliun.
"Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (13/1).
Baca Juga
Kasus Gagal Bayar PT Jiwasraya Harus Diseret ke Ranah Hukum Agar Tak Dipolitisasi
Menurut Bamsoet, pasca terbongkarnya kasus Jiwasraya dan ASABRI, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir dugaan praktik kongkalikong pengelola dana masyarakat/negara, OJK dan penikmat dana tersebut itu juga terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya.
"Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan melainkan menikmati pilu," kata dia.
Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN.
"Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres," lanjut dia
Bambang menilai, BPK sebaiknya tak hanya melakukan audit terhadap BUMN asuransi, tetapi perlu melakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Menurut dia, meski keduanya tak termasuk BUMN, tetapi sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit perlu dilakukan agar korban sebagaimana Jiwasraya dan dugaan skandal ASABRI tidak terjadi.
Baca Juga
Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya
"Di akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun," ujarnya.
Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. "Jangan sampai dikemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya," jelas Bamsoet. (Knu)
