Baleg Setujui RUU Pelayaran Jadi Inisiatif DPR
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi RUU Inisiatif DPR
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Pelayaran yang digelwr di komplek parlemen, Senayan, Jakarta,cSenin, (20/5).
Setelah persetujuan di Baleg, maka RUU Pelayaran akan disahkan sebagai RUU insiatif DPR dalam rapat paripurna mendatang.
Baca juga:
Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, seluruh partai menyampaikan persetujuannya atas RUU perubahan itu.
“Setelah sama-sama kita dengarkan tadi pandangan fraksi-fraksi dari catatan di meja pimpinan ada 9 fraksi semua menyetujui. Saya tanyakan kepada semua anggota, apakah disetujui harmonisasi ini?” tanya
Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Wahid.
“Setuju”, jawab para anggota Baleg DPR yang hadir.
“Terima kasih,” jawab Abdul Wahid.
Persetujuan tersebut dilanjutkan dengan tanggapan yang disampaikan ketua komisi V DPR Lasarus.
Baca juga:
KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Dugaan Korupsi Rumah Jabatan
Lasarus mengucapkan rasa terima kasihnya kepada badan legislasi atas pembahasan harmonisasi yang dilakukan.
Adapun dalam kesempatan itu ia sampaikan bahwa usul dan pendapat dari seluruh fraksi akan dijadikan sebagai catatan penting untuk dibawa dalam pembahasan di tingkat selanjutnya.
“Terkait dengan muatan dan isi yang disampaikan kemudian usul dan pendapat dari seluruh fraksi akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan undang-undang ini," ujar Lasarus. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif