Bakar Paspor, Ratusan Kombatan ISIS Dianggap Bukan Lagi Tanggung Jawab Negara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Februari 2020
Bakar Paspor, Ratusan Kombatan ISIS Dianggap Bukan Lagi Tanggung Jawab Negara

Bendera ISIS. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua bidang Ideologi dan Pendidikan DPN Repdem PDI Perjuangan, Leni Rodiah menilai bahwa para warga negara indonesia (WNI) eks anggota ISIS tak perlu dilindungi atau dikembalikan ke tanah air.

Menurut Leni, mereka yang sudah tak mau mengakui lagi NKRI dan membakar paspor Indonesia, bukan lagi tanggungjawab negara untuk melindunginya.

Baca Juga

Polri Sebut Rencana Pemulangan Ratusan Eks Kombatan ISIS Belum Pasti

“Mereka yang telah melecehkan NKRI dengan berbagai aksi yang dilakukan secara sadar seperti pembakaran identitas diri, menyatakan diri bukan lagi warga negara NKRI serta memaki-maki NKRI di muka umum adalah bukan lagi bagian dari republik ini,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2).

PDI Perjuangan, Leni Rodiah
Ketua bidang Ideologi dan Pendidikan DPN Repdem PDI Perjuangan, Leni Rodiah

Menurut Leni, kehilangan hak sebagai warga negara adalah konsekuensi penuh atas pilihan mereka untuk menjadi bagian dari ISIS. Maka dengan demikian, memulangkan mereka tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah NKRI.

“Jangankan bertanggungjawab, sekadar memikirkan bagaimana mereka selanjutnya saja sudah bukan menjadi beban negara yang penuh dengan keindahan alam dan kedamaian senyum penduduknya ini,” tegasnya.

Baca Juga

Menteri Era Gus Dur Ngeri Sama Usul Pemulangan 600 ISIS Eks WNI

Penolakan kembalinya eks ISIS dari Indonesia merupakan sikap Repdem agar Indonesia menjaga dari dari paham dan ideologi merusak, seperti yang menjadi doktrin kelompok radikal itu. Hal ini bukan lagi bicara tentang kemanusiaan atau kesempatan untuk berishlah dan kembali menjadi WNI.

"Namun tentang komitmen dan loyalitas terhadap negara dan konsistensi menjalankan janji kepada para leluhur serta bukti dari pada keberimanan pada Tuhan YME dengan dasar konsep Hubbul wathan minal iman atau membela tanah air adalah bagian dari pada iman,” jelasnya.

Baca Juga

Muhammadiyah Minta Ratusan WNI Eks ISIS Dikarantina Politik

Maka dengan demikian, memulangkan mereka tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

“Jangankan bertanggungjawab, sekadar memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya saja sudah bukan menjadi beban negara yang sedang mewujudkan visi Indonesia Maju di bawah komando Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Leni Rodiah. (Knu)

#PDIP #ISIS
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan