Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil ajudan mantan Ketua DPR Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi terkait kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Menyikapi hal itu, pengacara Fredrich Yunadi menilai KPK melanggar Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepamahan dengan Polri dan Kejaksaan Agung bila berkeras memeriksa ajudan AKP Reza Pahlevi.
"Silakan kalau sekarang mau melawan MoU, itu kan urusan KPK dengan Polri, urusan apa dengan saya? Enggak ada urusan sama saya," ujar Fredrich sebelum diperiksa, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).
Fredrich yang merupakan tersangka merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dalam kasus yang sama.
Menurut Fredrich, KPK seharusnya menghormati MoU yang telah diteken bersama Polri dan Kejagung, sebelum memutuskan untuk memeriksa anggota Polri tersebut.
"Sekarang saya tanya, Polri, KPK dan Kejagung ada MoU yang baru enggak? Ada kan. Itu ditaati, saya enggak ikut campur," tegas dia.
KPK memang memiliki MoU dengan Polri dan Kejagung yang berisi tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MoU diteken ketiga pimpinan lembaga tersebut pada 27 Maret 2017.
Namun, dalam MoU tersebut tak tertulis larangan untuk memeriksa para personel, baik KPK, Polri, maupun Kejagung, jika terkait dengan kasus korupsi yang ditangani masing-masing lembaga tersebut.
AKP Reza Pahlevi yang sedianya diperiksa kemarin sebagai saksi untuk Fredrich akan dijadwalkan ulang. Penyidik KPK telah berkoordinasi dengan Kadiv Propam Polri untuk memeriksa anggota Resmob Polda Metro Jaya itu. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Digarap KPK, Fredrich Yunadi: Kita Buktikan yang Maling Siapa!
