Bakal Komandoi BUMN, DPR Sebut Ahok Manusia Langka

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 November 2019
 Bakal Komandoi BUMN, DPR Sebut Ahok Manusia Langka

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi PDI Perjuangan Wayan Sudirta mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sudirta menilai BTP memiliki rekam jejak cemerlang dalam memimpin kepemerintahan.

Baca Juga:

Bos BUMN Disarankan Dipimpin Pejabat Karir

"Ahok manusia langka, langka dari aspek kejujuran dan keberanian, dedikasinya kepada negara tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan kecintaannya pada rakyat," ujar Wayan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/11).

Ahok didukung menjadi komisaris utama PT Pertamina
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: ANTARA

Sudirta mengatakan bahwa Jokowi lebih mengetahui BTP. Terlebih, mereka pernah duduk bersama ketika memimpin DKI Jakarta.

"Indonesia semakin kuat bila ia masuk dalam kepemerintahan," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut Ahok akan menjadi penyempurna di kepemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, sebelumya Presiden Jokowi telah memasukan orang-orang hebat dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau saya bicara BTP bagus, bukan berarti yang lain saya anggap tidak bagus," imbuhnya.

Wayan berharap tidak ada penolakan atas penunjukan Ahok sebagai salah satu pemimpin BUMN. Meski begitu, dia tidak melarang bila ada pihak yang melontarkan kritik.

"Jangan meragukan Ahok, selama menjadi pengacara dia saya mencatat perubahan-perubahannya, dia jauh lebih dewasa, lebih bijak dan tidak emosional," tuturnya.

"Kalau ada kritik terkait penunjukan BTP, saya kira itu demokrasi," sambungnya.

Baca Juga:

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri Erick Thohir, Rabu (13/11). Pertemuan BTP dan Erick berlangsung 1,5 jam membahas soal perusahaan BUMN.

Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ucap BTP usai bertemu Erick Thohir.(Knu)

Baca Juga:

Pengamat Energi Harap Ahok Bisa Selesaikan Sejumlah Masalah dan PR Besar di BUMN

#Basuki Tjahaja Purnama #PT Pertamina #Anggota DPR #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Inisiatif Pertamina Mobile SPBU juga dioperasikan di SPBU 11.201.106 Polonia, Kota Medan
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Indonesia
BBM ke Sibolga Dipercepat, Pertamina Aktifkan 5 SPBU 24 Jam Bebas Barcode
Kebijakan bebas barcode ini diterapkan untuk memperlancar proses pengisian BBM
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
BBM ke Sibolga Dipercepat, Pertamina Aktifkan 5 SPBU 24 Jam Bebas Barcode
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Bagikan