Bos BUMN Disarankan Dipimpin Pejabat Karir

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 November 2019
  Bos BUMN Disarankan Dipimpin Pejabat Karir

Direktur Puskepi Sofyano Zakaria (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Lembaga kajian Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai posisi Direktur Utama PT Pertamina (persero) sebaiknya diemban oleh pegawai karir perusahaan plat merah tersebut.

Hal itu berkaitan dengan mencuatnya nama mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina.

Baca Juga:

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, orang dalam Pertamina harus diberi kesempatan untuk memimpin, bukan terus menempatkan kalangan nonkarir di Pertamina.

Basuki Tjahaja Purnama diplot akan menduduki jabatan komisaris utama PT Pertamina
Basuki Tjahja Purnama alias diplot akan jadi petinggi BUMN. Foto: MP/Kanu

Bila orang luar lagi nanti yang terpilih sebagai dirut maka itu dapat diartikan pemerintah kurang yakin dengan kemampuan orang karier Pertamina.

"Yang akan menjadi pertanyaan, apakah selama ini dirut Pertamina dan atau menteri BUMN tidak berhasil membina orang karir Pertamina sehingga mereka tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina. Jadi sesungguhnya siapa yang tidak mampu dalam hal ini," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/11).

Menurut Sofyano, jika Ahok yang nanti ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, maka Ahok termasuk orang ke lima berturut-turut yang duduk sebagai Dirut Pertamina yang bukan berasal sebagai orang karier Pertamina.

“Selama ini sudah empat kali berturut turut kursi Dirut Pertamina diduduki oleh orang non karier dan ternyata hasilnya pun biasa-biasa saja. Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga tidak mau menempatkan mereka menduduki kursi Dirut Pertamina?,” ujarnya.

Menurut Sofyano, jika Ahok atau orang luar Pertamina lagi nanti yang terpilih sebagai Dirut Pertamina, maka hal itu bisa dipercaya publik dan membuktikan bahwa pemerintah masih tetap tidak “percaya” dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga kembali memilih orang luar memimpin Pertamina.

“Jika nanti Dirut Pertamina diganti lagi, dan ternyata orang luar yang dipercaya kembali sebagai Dirut Pertamina maka itu bisa saja dipahami bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi gagal membina orang Pertamina sehingga belum dipercaya memimpin BUMN ini,” beber Sofyano.

Baca Juga:

Pengamat Energi Harap Ahok Bisa Selesaikan Sejumlah Masalah dan PR Besar di BUMN

Juga yang akan menjadi pertanyaan, apakah selama ini Dirut Pertamina dan atau Menteri BUMN tidak berhasil membina orang karier Pertamina. Sehingga mereka tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina.

“Jadi sesungguhnya siapa yang tidak mampu dalam hal ini,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Ketua Komisi VI DPR: Kebijakan Ahok Terkenal Efisien, Ini Penting untuk BUMN

#PT Pertamina #Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Alasan Pertamina Kaji Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia
Selain Pelita Air, Pertamina juga berencana melakukan konsolidasi serupa pada sektor lain
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Alasan Pertamina Kaji Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
Rekan Bisnis Riza Chalid Ikut Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Minyak Pertamina, Langsung Dicegah Pergi ke Luar Negeri
Rekan bisnis Riza Chalid ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi minyak Pertamina. Sosok berinisial IP itu dilarang bepergian ke luar negeri.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Rekan Bisnis Riza Chalid Ikut Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Minyak Pertamina, Langsung Dicegah Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Bagikan