Pilpres 2019

Baik Jokowi-Ma'ruf Maupun Prabowo-Sandi Data Situngnya Ditambah dan Dikurangi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 20 Juni 2019
Baik Jokowi-Ma'ruf Maupun Prabowo-Sandi Data Situngnya Ditambah dan Dikurangi

Ahli Informasi Teknologi (IT) Marsudi Wahyu Kisworo yang dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak KPU. (Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Saksi ahli dari pihak KPU, Marsudi Wahyu Kisworo menyampaikan data situng yang dimiliki KPU tidak menguntungkan salah satu paslon tertentu. Dia melihat data tersebut memiliki pola acak.

Pernyataan tersebut terlontar ketika ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin menanyakan perihal sejumlah data yang diduga oleh pihak pemohon menguntungkan salah satu paslon.

“Kalau melihat data ini tidak ada, karena apa? polanya acak. Kecuali kalau polanya tetap di satu tempat atau di satu provinsi atau satu kota kemudian kita boleh menduga ada upaya-upaya seperti itu,” ungkap profesor IT tersebut di hadapan majelis hakim, Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

BACA JUGA: Upaya Mematahkan Propaganda Prabowo-Sandi di Sidang MK

“Tapi karena itu terjadi secara acak bahkan kalau kita tampilkan per TPS itu jauh lebih acak lagi dimana pasangan 01 menang di sana juga banyak suaranya yang berkurang menurut C1 yang diupload. Jadi sangat acak, kalau saya boleh beropini jadi tidak ada saya tidak bisa menduga adanya kesengajaan, hanya kesalahan manusiawi,” tambahnya.

Ali Nurdin kembali mempertanyakan perihal data yang ada dari Situng KPU terdapat pengurangan angka untuk paslon 02 secara keseluruhan.

Hakim MK
Hakim MK saat menyidang sengketa hasil Pilpres 2019. (Antaranews)

Ia menegaskan data kedua pasangan ada yang ditambah dan keduanya ada yang dikurangi. "Jadi seperti kita lihat pada ini per provinsi saja kita lihat yang merah suara pasangan 01 yang ini 02,” ujarnya.

Dia mencontohkan daerah yang pemilihnya banyak memilih paslon 02, di sana terjadi adanya C1 yang tidak diisi oleh pemilih.

BACA JUGA: Negara Pertama di Dunia yang Pakai Situng dalam Pemilunya

“Kita lihat di sini contohnya, ada formulir C1 dari Aceh ini kita lihat disitu jumlah pengguna hak pilih hanya 13, kan tidak mungkin ini ya tapi ini terjadi karena form C1nya seperti itu. Sementara jumlah pemilihnya ada 295, jumlah pengguna hak pilihnya 13, kemudian jumlah surat suara yang terpakai 244. Jadi, ini bukan kesalahan entri dari petugas tapi memang data dari C1nya seperti itu,” katanya.

“Dan inilah kemudian menurut saya akan dikoreksi pada waktu perhitungan suara berjenjang. Tetapi form C1 yg ada di Situng akan tetap seperti itu. Karena C1 yang diupload adalah yang betul-betul dari TPS pada waktu selesai pemungutan suara,” tutup dia. (Knu)

#Pilpres 2019 #Saksi Ahli #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Bagikan