Bagi PDIP, Masalah Ekonomi Lebih Prioritas Dibanding HAM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 17 Agustus 2017
Bagi PDIP, Masalah Ekonomi Lebih Prioritas Dibanding HAM

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8) kemarin tak menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, pada masa kampanye Pilpres 2014 Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal itu pun mendapat reaksi keras dari sejumlah penggiat HAM. Salah satunya istri aktivis HAM Munir Thalib Suciwati. Ia menilai Presiden Joko Widodo tak berdaya dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Hal tersebut lantaran selama tiga tahun pemerintahannya berjalan Jokowi tidak memiliki keberanian dan keseriusan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya kasus kematian suaminya.

Menyikapi hal tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membela Presiden Jokowi yang memprioritaskan membahas program-program ekonomi dibanding penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

"Program-program ekonomi yang menjadi inti dari berbagai persoalan ketidakadilan. Sehingga Bapak Presiden Jokowi lebih meng-endorse masalah ketidakadilan, persoalan kesejahteraan itu untuk diangkat," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengklaim dengan membahas program ekonomi yang dianggap sebagai poros solusi ketidakadilan, maka turut menyelesaikan persoalan Pancasila dan HAM.

"Persoalan Pancasila, persoalan HAM, kan enggak terlepas dari kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu," ucapnya.

Hasto menjamin Jokowi tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana yang dipertanyakan istri almarhum aktivis HAM Munir Thalib Suciwati.

"Pak Jokowi punya komitmen yang cukup besar untuk itu karena Jokowi sebagai pemimpin yang tak punya beban masa lalu dengan persoalan kasus-kasus HAM di masa lalu," tegasnya.

"Tapi (penyelesaian) itu semua kan harus dilakukan berdasarkan konteks dan mekanisme hukum," tutup Hasto. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Hadiri Upacara Di Istana, Ini Harapan SBY Untuk Indonesia

#Pelanggaran HAM #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengecam keras pengesahan UU hukuman mati oleh parlemen Israel terhadap tahanan Palestina.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
Hidayat Nur Wahid Kecam UU Hukuman Mati Israel, Dinilai Diskriminatif terhadap Palestina
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Bagikan