Headline

Badan Pelaksana Jalan Nasional XVII Pastikan Jalan Trans Papua Aman Dilalui

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Desember 2018
Badan Pelaksana Jalan Nasional XVII Pastikan Jalan Trans Papua Aman Dilalui

Foto udara pengerjaan Jalur Trans Papua di Wamena, Papua, Senin (8/5). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Masyarakat Papua dan Papua Barat yang ingin merayakan Natal 2019 di kampung halamannya dapat melintasi jalan Trans Papua.

Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVII memastikan bahwa ruas jalan tersebut sudah aman dilalui, meski sempat ada ganngguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Pembanguan dan Konservasi BPJN XVII Sonny Kudubun menjelaskan ruas jalan trans Papua yang bisa dipakai meliputi Kota Sorong hingga ruas Kabupaten Nabire.

"Sejauh ini sudah lebih dari 60 persen dari total 1.070 kilometer jalan Trans Papua yang sudah teraspal, pemudik Natal bisa melintasi jalur tersebut, "papar Sonny dalam rapat koordinasi teknis pengamanan Natal di Mapolda Papua Barat, Manokwari, Senin (17/12).

Presiden Jokowi di Jalan Trans Papua
Presiden Jokowi saat menjajal Trans Papua dengan motor trail (Biro Pers Setpres)

Lebih lanjut, Sonny Kudubun mengakui masih ada sedikit kendala berupa gangguan berupa medan tanjakan namun secara keseluruhan jalan trans Papua bisa dilalui.

"Masih ada kendala sedikit di ruas Sorong-Maybrat-Manokwari. Masih ada gangguan sedikit di Petik Bintang Maybrat," kata Sonny.

Di lokasi tersebut, lanjut Sonny, masih sekitar 13 kilometer jalan yang berupa tanah dengan kondisi medan berupa tanjakan dan turunan. Masyarakat diminta lebih berhati-hati, terutama saat hujan turun.

Untuk ruas Nasional Manokwari-Teluk Bintuni, kesulitan terjadi di Mameh. Di lokasi yang berada di dalam area produksi hutan kayu tersebut masih sekitar 20 kilometer yang belum diaspal.

"Manokwari-Wondama pun sudah bisa dilalui, tapi mungkin harus masih harus menggunakan mobil gardan ganda, karena besar ruas jalan ini belum diaspal," ujarnya menambahkan.

Selain itu, lanjut dia, di jalan Trans Papua Barat terdapat dua jembatan yang belum bisa dilewati kendaraan dengan beban lebih dari 15 ton. Konstruksi jembatan yang baru selesai dibangun tersebut belum cukup siap untuk menerima beban berlebihan.

Untuk memperlancar arus mudik Natal 2018 dan tahun baru 2019, sebut Sonny, BPJN XVII akan mendirikan sebanyak 20 pos pengamanan. Personil pada lima Satuan Kerja BPJN di daerah tersebut akan ditempat di setiap pos.

"Kami melengkapi setiap pos dengan peralatan-peralatan berat. Itu untuk mengantisipasi gangguan seperti longsor, kecelakaan atau gangguan lainya," ucap Sonny seperti dilansir Antara.

Selain alat berat, katanya, BPJN pun menyiapkan bahan bakar khusus solar di setiap pos. Penyediaan solar sebanyak 5.000 liter di setiap pos, untuk mengantisipasi masyarakat atau pengguna jalan yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan.

"Tapi mohon maaf kami cuma bisa menyediakan solar, masyarakat yang kehabisan solar bisa singgah minta di pos kami. Bensin kami belum bisa menyediakan," pungkasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kotak Suara Kardus, Jubir BPN Tegaskan Demi Kedaulatan Rakyat Jangan Bicara Harga

#Trans Papua #Papua Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Kedua wilayah itu sampai kapanpun tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Usulkan Referendum untuk Kemerdekaan Aceh dan Papua Barat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Teken Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Punya Maksud Tersembunyi Membangun Jalan Trans Papua
Informasi ini diunggah akun Facebook “Putra” dan juga akun instagram “bukan_fufufafa_”.
Frengky Aruan - Sabtu, 21 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Teken Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Punya Maksud Tersembunyi Membangun Jalan Trans Papua
Indonesia
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Juni 2025
Langgar Aturan dan Merusak Alam, Prabowo Akhirnya Hentikan Langsung Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Komisi IX DPR Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Papua Barat: Tidak Ada RS Tipe A dan B dan Dokter Spesialis Masih Langka
Indonesia
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Proses olah TKP dan rekonstruksi dilanjutkan untuk melengkapi data investigasi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
Tiga Jenderal Pimpin Pencarian Iptu Tomi di Hutan Papua Barat
Indonesia
KKB Pimpinan Pecatan Polri Tembak Mati Sopir Trans Papua
Askel Mabel sebelumnya bertugas di Polres Yalimo
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
KKB Pimpinan Pecatan Polri Tembak Mati Sopir Trans Papua
Indonesia
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Kapolri umumkan dua Kapolda baru di Papua Tengah dan Barat Daya. Penunjukkan ini menjadi bagian dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Soffi Amira - Rabu, 13 November 2024
Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya
Indonesia
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Laporan ini dilayangkan Bawaslu lantaran adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran cagub-cawagub di Papua Barat Daya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 Oktober 2024
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Indonesia
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Demi menuntut kemerdekaan Papua Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Maret 2024
Serang Anggota Polri hingga Tewas, OPM Bantah Incar Materi
Indonesia
KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong dan Kepala BPK Papua Barat Tersangka Suap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Mula Akmal - Selasa, 14 November 2023
KPK Tetapkan Pj Bupati Sorong dan Kepala BPK Papua Barat Tersangka Suap
Bagikan