Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bacaleg PKS Diminta Sosialisasikan Capres Anies Sejak Dini

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 07 Maret 2023
Bacaleg PKS Diminta Sosialisasikan Capres Anies Sejak Dini

Capres dari NasDem Anies Baswedan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon legislatif (Bacaleg) PKS diminta untuk mulai aktif menyalakan mesin politik dengan melakukan sosialisasi Anies Baswedan kepada masyarakat sebagai bakal calon presiden (Bacapres) Pemilu 2024.

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Banjabar PKS, Achmad Ru'yat mengklaim, sosialisasi sosok Anies tak menyalahi aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab perkenalan Anies bukan sebagai langkah kampanye melainkan ajang sosialisasi.

Baca Juga:

Sandiaga Jawab Rencana PKS Duetkan dengan Anies Baswedan

"Jangan khawatir takut disemprit KPU. Katanya belum ditetapkan caleg kok sudah berkeliling. Antum enggak ada larangan untuk perkenalkan diri. Yang gak boleh itu kan menyampaikan visi misi, program, mengajak, memilih. Tapi kalau mengenalkan enggak ada larangan," ujar Ru'yat saat hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota se Banten-DKI Jakarta (Banjabar) di Hotel Holiday Inn and Suites, Jakarta.

Achmad Ru'yat meminta para legislator dan calon anggota dewan (BCAD) meningkatkan pola komunikasi yang adaptif sehingga mendapatkan kepercayaan publik.

Baca Juga:

Surya Paloh Jamin Anies Bakal Teruskan Pembangunan di Era Jokowi

Para Bacaleg juga diminta untuk membangun keyakinan untuk bisa memenangkan kontestasi dan tidak perlu takut juga khawatir dengan persoalan nomor urut.

Ia pun menjelaskan, tujuan bimtek ini untuk menyamakan spirit dan kolaborasi dalam memenangkan Pemilu dan Pilpres tahun depan.

"Kita harus mampu masuk ke seluruh segmen komunitas. Anies Baswedan menjadi simbol yang mewakili tokoh toleran yang mampu menembus seluruh segmen dan itu harus jadi talenta kita semua," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Mahfud MD Endus Kongkalikong Anies dan Firli

#PKS #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Bagikan