Sandiaga Jawab Rencana PKS Duetkan dengan Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Maret 2023
Sandiaga Jawab Rencana PKS Duetkan dengan Anies Baswedan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai jumpa pers Gresini Racing di Jakarta, Senin (6/2/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sandiaga Uno menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpeluang menduetkannya dengan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menegaskan percaya pada keputusan para pimpinan partai politik.

"Pimpinan partai politik sekarang sedang konsolidasi saya tentunya sangat mempercayai apapun keputusannya yang terbaik untuk NKRI ke depan," kata Sandiaga kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/3).

Baca Juga

Sandiaga Uno Hadiri Pembukaan Inacraft 2023

Sandiaga yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengapresiasi aspirasi dari masyarakat. Ia juga tengah menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

"Kita terus bertukar pikiran bagaimana membawa pembangunan Indonesia ini lebih dipercepat, lebih dirasakan masyarakat dan tahun 2024 hadirkan solusi yang paling dirasakan manfaat," ujar mantan Wagub DKI ini.

Baca Juga

Mardiono Merasa Rugi Sandiaga Uno Hadiri Harlah ke-50 PPP

Sandiaga menyebut ia tetap fokus untuk menjaga kebangkitan ekonomi. Kemudian, lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat juga menjadi perhatiannya.

"Rencana saya akan terus berjuang memastikan kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, saya akan terus menyerap aspirasi menghadirkan solusi," kata Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Politisi PKS Andy Azizi mengungkap bahwa di internal partainya saat ini muncul usulan agar Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno.

PKS, kata dia, tentunya bakal membuka peluang duet tersebut hingga ditemukan formula yang paling pas.

"Iya kita membuka pintu (duet Anies-Sandiaga), mana yang paling pas lah," ucapnya. (Knu)

Baca Juga

Sandiaga Uno Harap Pelaku UMKM Semakin Mengglobal

#Sandiaga Uno #Anies Baswedan #Anies Baswedan-Sandiaga Uno #Pilpres 2024 #Capres 2024 #Partai Politik #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan