Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuntut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menambah anggaran untuk KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) terkait kasus perundungan berujung pengeroyokan dan kekerasan terhadap siswi SMP Audrey (14) oleh belasan siswi SMA di Pontianak.
"Kementerian Perlindungan Perempuan Anak harus meningkatkan anggaran," kata Anggota BPN Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati, saat acara diskusi Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Tagar #justiceforaudrey ramai di media sosial (Twitter)
"Kita bisa melihat dari anggaran untuk perlindungan terhadap anak mulai dari P2TP2A di bawah Kementerian PPA sangat minim. Tahun ini Rp 500 miliiar untuk Kementerian PPA, dibanding Kemensos yang Rp 56 sampai 59 triliyun. Bagaimana korban kekerasan seksual mau dapat keadilan," papar dia lagi.
Menurut Rahayu, kekerasaan yang dialami Audrey yang mengakibatkan pendarahan pada selaput daranya itu sudah termasuk tindak pidana, sehingga tidak bisa diselesaikan lagi lewat jalur kekeluargaan.
"Itu bukan bullying lagi, tapi itu kekerasan. Kalau kita bicara keadilan, kita bukan lagi bicara damai. Tapi bicara bagaimana anak - anak ada evaluasi psikis. Kalau enggak ada rasa malu, harus dievaluasi," tutur keponakan Capres Prabowo itu.
Rahayu beralasan harus ada penegakan hukum yang tegas agar ada efek jera karena tindakan yang dilakukan para pelaku sudah tergolong sadis. Menurut dia, aksi itu juga sudah direncanakan, bukan terjadi secara spontan.
"Ini pengeroyokan yang terencana. Ini sangat sadis. Ditendang, kepala dipukul dan diinjek. Bahkan saya denger ada kekerasan seksual. Ini harus ada pesan yang jelas, bahwa tak ada yang bisa ditolerir," kata dia
Politikus Gerindra itu juga menyoroti aksi sadis itu dilakukan mereka yang masih berusia anak-anak. Artinya, lanjut dia, ada yang salah dengan sistem pendidikan di tanah air saat ini. "Harus kita pertanyakan. Nilai dan moril seperti apa yang diterapkan," tutup Rahayu. (Knu)
