Aspirasi Masa Aksi 212 Akan Diteruskan ke Presiden

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 Februari 2017
Aspirasi Masa Aksi 212 Akan Diteruskan ke Presiden

Habib Rizieq berorasi saat Aksi 212 jilid II. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi III DPR sepakat untuk menerima aspirasi peserta Aksi 212 jilid II yang menuntut untuk memenjarakan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), stop kriminalisasi ulama, dan stop kriminalisasi mahasiswa.

"Kita semua sepakat menerima aspirasi yang permintaan pertama menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, saat berorasi di depan massa Aksi 212 dari atas mobil komando, depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Bambang menambahkan, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan DPR agar dapat diteruskan ke presiden.

"Empat tuntutan tersebut kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR, agar diteruskan ke presiden. Kepada poin-poin yang berkaitan dengan hukum, kita akan sampaikan langsung ke kapolri. Kita tidak dalam posisi setuju atau tidak, kita menampung aspirasi, yang pertama pemerintah dan kapolri," tuturnya.

Di lokasi yang sama, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, tujuannya ke DPR untuk menyampaikan aspirasi umat Islam.

"Kami datang semata-mata hanya untuk menyampaikan aspirasi umat Islam. Agar hukum dapat dijalankan dan ditegakkan di Negara Republik Indonesia. Selain itu, Ada 5 agenda umat Islam yang disampaikan ulama kita yang dipimpin okeh Haji Muhammad Al Khaththath," jelasnya.

Habib Rizieq meminta agar gubernur DKI Jakarta yang berstatus sebagai terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk segera diberhentikan.

"Kita minta agar gubernur DKI Jakarta, karena sudah berstatus terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk segera diberhentikan," tuturnya.

Habib Rizieq menegaskan proses pengadilan harus dikawal sampai Ahok masuk penjara. Selain itu, stop kriminalisasi ulama dan pejuang Islam yang menyuarakan kebenaran.

"Pengadilan Ahok si penista agama harus kita kawal sampai Ahok masuk penjara, stop kriminalisasi ulama dan pejuang Islam yang selalu menyuarakan kebenaran, dan stop penangkapan mahasiswa karena mahasiswa adalah anak-anak bangsa," tutup Habib Rizieq. (Abi)

Berita terkini terkait Aksi 212 jilid II dapat dibaca juga di: Ketua Komisi III Ajak Perwakilan Aksi 212 Rapat Terbuka

#Habib Rizieq #Komisi III DPR #Demo 212
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Indonesia
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Anggota Komisi III DPR menekankan, para hakim yang terpilih diharapkan bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Indonesia
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Para hakim agung yang ditetapkan berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Bagikan