Arsjad Rasjid Terima Jadi Ketua TPN Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 September 2023
Arsjad Rasjid Terima Jadi Ketua TPN Ganjar

Arsjad Rasjid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN Ganjar dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9) lalu. Adapun sampai dengan Selasa (26/9).

Arsjad Rasjid menyatakan kesiapan dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga:

Ganjar Berpotensi Ambil Tokoh NU Jadi Cawapres, Nama Mahfud MD Terdepan

"Pada hari ini, Selasa 26 September 2023, saya ingin menyampaikan pesan singkat kepada keluarga dan rekan-rekan media terkait adanya penunjukan saya sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk salah satu bakal calon presiden (capres), yaitu Bapak Ganjar Pranowo," kata Arsjad.

Ia memutuskan, untuk bergabung secara resmi dan menjalankan mandatnya sebagai Ketua TPN Ganjar pada Rabu (27/9).

"Melalui pesan ini dan setelah berkonsultasi dan mendapatkan restu dari orang terkasih di sekeliling saya. Saya memutuskan efektif pada hari Rabu 27 September untuk bergabung secara resmi menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal capres Bapak Ganjar Pranowo," tambahnya.

Menurut dia, bergabung dan menjadi Ketua TPN Ganjar adalah salah satu bentuk kontribusi-nya bagi masa depan Indonesia. Arsjad ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden RI Joko Widodo dan para pendahulunya dapat terlaksana dengan baik.

Dengan bergabung-nya Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar, maka dia akan berhalangan hadir sementara waktu sebagai Ketua Kadin. Ia pun telah mengajukan cuti sebagai Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.

"Hal ini saya lakukan untuk menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga netralitas dan tata kelola (governance) yang baik," jelas Arsjad.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar tidak mencampuradukkan urusan organisasi di Kadin Indonesia dan jabatannya di PT Indika Energy Tbk. Selama menjalani posisi sebagai Ketua TPN Ganjar, Pelaksanaan Tugas Harian di Kadin akan diatur sesuai anggaran dasar Kadin Indonesia.

Sementara itu, kepengurusan di PT Indika Energy Tbk akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan tata kelola di sana.

"Saya berharap kita dapat tetap mengutamakan perdamaian dan persatuan bangsa demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai perjalanan kita semua," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Duet Prabowo-Ganjar karena Kekhawatiran Anies-Cak Imin Punya Kans Menang

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan