Antusiasme Warga Ikut Mudik Gratis Tinggi, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Jumlah dan Pastikan Kelayakan Armada Bus


Ilustrasi mudik gratis. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww)
MerahPutih.com - Minat masyarakat terhadap program mudik gratis Idulfitri sangat tinggi. Termasuk program mudik gratis yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta.
Melihat hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail meminta Pemprov agar meningkatkan jumlah armada, sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak pemudik.
"Sebenarnya kalau bicara animo itu tinggi, permasalahannya adalah terbatasnya armada. Solusinya adalah tingkatkan armadanya itu," kata Ismail di Jakarta, Sabtu (22/2).
Ismail menyampaikan, ini merupakan program reguler yang efektif membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik. Selain itu, program mudik gratis ini juga membantu meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan.
"Iya ini memang program reguler yang kita dukung dan bahkan kita kemarin mendorong untuk ditingkatkan ya volume kendaraan yang digunakan, baik berbasis anggaran APBD maupun CSR dari sejumlah perusahaan," urainya.
Baca juga:
Pemprov Siapkan 293 Bus Menuju Berbagai Kota di 6 Provinsi Program Mudik Gratis 2025
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan mudik gratis, terutama dalam memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, tidak hanya bagi penumpang tetapi juga bagi pengemudi.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah para pramudinya. Yang sopirnya itu penting karena di belakangnya ratusan nyawa ini," papar dia.
Lebih lanjut, Ismail juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kelaikan armada (ramp check) serta persiapan rest area yang memadai. Ia mengatakan, rest area yang tidak memenuhi kapasitas dapat memicu kemacetan yang tidak terduga, bahkan hingga ke jalan tol.
"Berdasarkan pengalaman kemarin justru terciptanya macet baru yang tidak terduga akibat minimnya rest area. Jadi rest area tidak memenuhi kapasitas, akhirnya buntut dari kemacetannya itu menimbulkan hingga kemacetan jalan tol," jelas Ismail. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum

Pelican Crossing Terpasang di Stasiun Cikini, Gubernur Pramono: Tak Perlu Lagi Memutar Terlalu Jauh

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya

Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta

Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai

Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
