Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana kenaikan tarif bus Transjakarta setelah selama 20 tahun tarifnya tetap sebesar Rp3.500 per penumpang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, beban subsidi bagi pemerintah daerah kini semakin berat, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu alasan Pemprov DKI belum dapat memberikan subsidi sebesar sebelumnya.
“Jadi untuk warga Jakarta kami tetap memberikan subsidi pembebasan, tetapi saat ini kami belum bisa menambah subsidi, apalagi DBH-nya baru dipotong,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10).
Baca juga:
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Selama ini, lanjut Pramono, Pemprov DKI menanggung subsidi sekitar Rp9.700 per penumpang, sehingga masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk setiap perjalanan menggunakan Transjakarta.
“Maka dari itu, kami akan melakukan penyesuaian tarif, tetapi tidak akan memberatkan masyarakat, khususnya bagi 15 golongan penumpang yang tetap digratiskan. Mereka tetap akan kami lindungi,” tegasnya.
Pramono memastikan, Pemprov DKI akan menampung masukan dari masyarakat sebelum menetapkan kebijakan tarif baru tersebut.
Ia menyebut, sejauh ini Pemprov menerima berbagai usulan dari publik agar tarif baru Transjakarta berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per penumpang.
“Namun keputusan akhir akan kami sesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” tutur Pramono. (Knu)
