Antisipasi Rusuh, Polisi Bakal Terapkan Pola Pengamanan Demo Secara Humanis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 21 Oktober 2020
Antisipasi Rusuh, Polisi Bakal Terapkan Pola Pengamanan Demo Secara Humanis

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (tengah). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Polda Metro Jaya menyatakan telah mengevaluasi dan mempelajari pola kelompok anarko yang diduga hendak menunggangi aksi unjuk rasa hingga berujung anarkis.

"Kita pelajari, analisa, evaluasi cara mengatasi mereka semuanya. Alhamdulillah kemarin (demonstrasi) berjalan dengan aman walau ada riak tapi kita cepat lakukan tindakan humanis, kita bisa amankan mereka semuanya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (21/10).

Baca juga:

Omnibus Law Meningkatkan Eco-Anxiety

Menurut Yusri, kelompok anarko mencoba mengubah pola untuk menunggangi aksi. Namun, polisi telah mengantisipasinya.

Yusri menilai kelompok itu sebelum pagi sudah datang ke lokasi demo. Saat ini, strategi mereka berubah dengan datang pada sore hari.

"Kami sudah preentif sampaikan ke teman-teman yang akan melaksanakan unjuk rasa jangan sampai dimasuki, jaga masing-masing massanya jangan sampai dimasuki para provokator," ungkapnya.

Mengenal Anarko Sindikalisme dalam Unjuk Rasa
Lambang yang digunakan kelompok anarko. (Foto: Flickr/Jeff Meyer)

Polda Metro Jaya dan Polres jajaran sendiri mengamankan 270 orang diduga kelompok anarko yang hendak membuat rusuh aksi unjuk rasa, Selasa (20/10) kemarin.

"Sebelum dan pasca (demo) kita amankan 270 orang, ini bentuk preventif yang kita lakukan. 270 orang kita amankan sudah kita kembalikan, tapi dengan mekanisme yang sama," jelas dia.

Baca juga:

Aksi Tolak Omnibus Law di Solo, Puluhan Pelajar dan Kelompok Anarko Diamankan

Menyoal apakah dari 270 orang itu ada yang pernah diamankan pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Yusri menuturkan, berdasarkan data tidak ada.

"Alhamdulillah tidak ada. Makanya mungkin karena banyak (diamankan) kemarin, takut dia. Karena sudah bikin pernyataan, kalau mengulang akan ditindak sesuai hukum. Karena terdata semua. Alhamdulillah tidak ada, mudah-mudahan jangan ada lagi," tandasnya. (Knu)

#UU Cipta Kerja #RUU Cipta Kerja #Demo UU Cipta Kerja
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan