Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2020
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Ilutrasi penyerahan Bansos. (Foto: Antara).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, yang berpotensi menambah jumlah warga miskin akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan.

BPS mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen.

Secara jumlah, paling tidak penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

Baca Juga:

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini dengan eksekusi berbagai kebijakan dan program yang berjalan berjalan cepat untuk antisipasi resesi.

"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).

Ia meminta, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya. (ARR).

Baca Juga:

Satlantas Pasuruan Buat Area Traffic Light Ala Moto GP

#Angka Kemiskinan #Pengangguran #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Pengawasan terhadap implementasi magang juga diperlukan agar tidak disalahgunakan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja murah
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Skema Magang Solusi Strategis Pangkas Pengangguran
Indonesia
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Padahal tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Jumlah penduduk miskin di Jakarta tembus 464 ribu orang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mencari penyebabnya.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Indonesia
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Bagikan