Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2020
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Ilutrasi penyerahan Bansos. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, yang berpotensi menambah jumlah warga miskin akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi baik di sisi pasokan maupun permintaan secara signifikan.

BPS mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan naik karena pandemi yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen.

Secara jumlah, paling tidak penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dibandingkan dengan September 2019.

Baca Juga:

Kendornya Pemeriksaan Jadi Alasan Pemprov DKI Hapus SIKM

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan, tindakan cepat pemerintah untuk antisipasi dini dengan eksekusi berbagai kebijakan dan program yang berjalan berjalan cepat untuk antisipasi resesi.

"Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi," ujar Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. (Foto: Humas Fraksi PKS).

Ia meminta, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, serta alokasi program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kita juga telah mendorong agar subsidi listrik dan elpiji untuk rakyat miskin tetap diberikan. Prioritas anggaran pemulihan ekonomi nasional harus untuk rakyat miskin dan menggerakkan kembali perekonomian rakyat," ujarnya. (ARR).

Baca Juga:

Satlantas Pasuruan Buat Area Traffic Light Ala Moto GP

#Angka Kemiskinan #Pengangguran #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengusaha Diminta Daftar Program Magang Nasional Tahap 2, Biar Dapat Talenta Berkualitas
Tahap 2 ini, pemerintah membuka sekitar 80 ribu "fresh graduate' yang berminat dan memenuhi syarat mengikuti program pemagangan di berbagai sektor industri di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
Pengusaha Diminta Daftar Program Magang Nasional Tahap 2, Biar Dapat Talenta Berkualitas
Indonesia
DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran
Langkah tersebut dianggap tak sejalan dengan program pemda untuk mengurangi angka pengangguran di Solo yang mencapai 12.000 orang.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran
Indonesia
Janji Ciptakan 19 Juta Lapangan Kerja, Ini Yang Dilakukan Pemerintah Dalam 1 Tahun Terakhir
Pemerintah menyiapkan skema percepatan akses lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja melalui program magang bersertifikat enam bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Janji Ciptakan 19 Juta Lapangan Kerja, Ini Yang Dilakukan Pemerintah Dalam 1 Tahun Terakhir
Indonesia
Selain Uang Saku, Peserta Program Magang Dapat Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian
Per 17 Oktober 2025, jumlah perusahaan yang mendaftar dan menyiapkan posisi kerja sebanyak 1.666 perusahaan, dengan 26.181 posisi, serta 156.159 jumlah pelamar.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Selain Uang Saku, Peserta Program Magang Dapat Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Buka Lapangan Kerja, Kementerian PU Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Untuk Padat Karya di 1.059 Lokasi
Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Oktober 2025
Buka Lapangan Kerja, Kementerian PU Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Untuk Padat Karya di 1.059 Lokasi
Indonesia
Program Magang Bergaji Diyakini Turunkan Angka Pengangguran, Meningkatkan Kompetensi Lulusan Baru
Calon peserta dapat mendaftar dan memilih posisi yang diminati melalui platform "Ayo Magang" di laman siapkerja.kemnaker.go.id.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Program Magang Bergaji Diyakini Turunkan Angka Pengangguran, Meningkatkan Kompetensi Lulusan Baru
Indonesia
Indonesia Alami Kesenjangan Program Studi dan Kebutuhan Riil Pasar Kerja
Untuk mengatasi tantangan tersebut pentingnya penguasaan kompetensi di luar technical skill saja, seperti AI, big data, cybersecurity, dan literasi teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Alami Kesenjangan Program Studi dan Kebutuhan Riil Pasar Kerja
Indonesia
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program ini, dengan stand by Rp 67 triliun karena totalnya Rp 335 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Miliki Anggaran Paling Besar Dibanding Lembaga Negara, Program Makan Bergizi Gratis Serap 600 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Duit 200 Triliun di Bank Himbara Harus Bisa Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Dibelikan Surat Utang
Bagikan