Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anies Siap Perbaiki Kondisi Bangsa

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Anies Siap Perbaiki Kondisi Bangsa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden (capres) dari Partai NasDem di Pilpres 2024. Anies mengaku siap untuk berjalan bersama partai besutan Surya Paloh itu untuk memperbaiki kondisi bangsa.

"Ketika Bang Surya dan teman-teman di NasDem mengajak kami untuk berjalan bersama meneruskan pembangunan di republik ini, memperbaiki yang kurang, menuntaskan yang belum, dengan memohon ridho Allah, dengan segala kerendahan hati, bismillah kami terima dan siap menjawab tantangan itu," kata Anies di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Baca Juga

Surya Paloh Bebaskan Anies Pilih Cawapres

Dalam pidatonya, Anies mengutip manifesto ormas Nasional Demokrat (NasDem) soal demokrasi dan keberagaman. Menurutnya, manifesto tersebut merupakan semangat NasDem yang bertahan hingga saat ini.

Diketahui, sebelum menjadi parpol, NasDem adalah sebuah ormas. Anies merupakan salah satu deklataror NasDem yang membacakan manifesto saat ormas tersebut didirikan pada 2010 silam.

"Pesan itu saya ingat dan pegang terus. Pesan ini yang saya baca terus sejak dibacakan dan saya menyaksikan. Semangat ini adalah semangat kemantangan bernegara dan menomor satukan negara dan republik di atas semua," ujarnya.

Baca Juga

Diusung NasDem di Pilpres 2024, Anies Nyatakan Siap Jalan Bersama

Anies mengatakan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tersisa dua pekan lagi, tepatnya pada 16 Oktober 2022. Dia mengatakan akan menuntaskan jabatannya hingga akhir meskipun masih banyak kekurangan.

"Izinkan kami tuntaskan yang di Jakarta dan sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid yang diamanahkan oleh Partai NasDem untuk negeri ini. Insya Allah yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga terjadi," katanya. (Pon)

Baca Juga

Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

#Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan