Anies Siap Perbaiki Kondisi Bangsa

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Anies Siap Perbaiki Kondisi Bangsa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden (capres) dari Partai NasDem di Pilpres 2024. Anies mengaku siap untuk berjalan bersama partai besutan Surya Paloh itu untuk memperbaiki kondisi bangsa.

"Ketika Bang Surya dan teman-teman di NasDem mengajak kami untuk berjalan bersama meneruskan pembangunan di republik ini, memperbaiki yang kurang, menuntaskan yang belum, dengan memohon ridho Allah, dengan segala kerendahan hati, bismillah kami terima dan siap menjawab tantangan itu," kata Anies di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Baca Juga

Surya Paloh Bebaskan Anies Pilih Cawapres

Dalam pidatonya, Anies mengutip manifesto ormas Nasional Demokrat (NasDem) soal demokrasi dan keberagaman. Menurutnya, manifesto tersebut merupakan semangat NasDem yang bertahan hingga saat ini.

Diketahui, sebelum menjadi parpol, NasDem adalah sebuah ormas. Anies merupakan salah satu deklataror NasDem yang membacakan manifesto saat ormas tersebut didirikan pada 2010 silam.

"Pesan itu saya ingat dan pegang terus. Pesan ini yang saya baca terus sejak dibacakan dan saya menyaksikan. Semangat ini adalah semangat kemantangan bernegara dan menomor satukan negara dan republik di atas semua," ujarnya.

Baca Juga

Diusung NasDem di Pilpres 2024, Anies Nyatakan Siap Jalan Bersama

Anies mengatakan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tersisa dua pekan lagi, tepatnya pada 16 Oktober 2022. Dia mengatakan akan menuntaskan jabatannya hingga akhir meskipun masih banyak kekurangan.

"Izinkan kami tuntaskan yang di Jakarta dan sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid yang diamanahkan oleh Partai NasDem untuk negeri ini. Insya Allah yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga terjadi," katanya. (Pon)

Baca Juga

Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

#Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan