Anies Instruksikan Wali Kota Hitung Jumlah Fasilitas Pasca-Demo
Zaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 25 September 2019
Massa aksi terlibat bentrok dengan Kepolisian (MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan para Wali Kota untuk menghitung jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat kerusuhan di depan gesung DPR/MPR Selasa (24/9) kemarin.
Sebab pasca-bentrok aksi unjuk rasa menolak RKHUP dan UU KPK di gedung wakil rakyat sejumlah fasilitas umum terkena dampak. Saat ini Pemprov DKI tengah mendata sejumalah fasilitas itu yang dirusak massa.
Baca Juga:
Geruduk DPR, Kelompok Tani Sebut RUU Pertanian Tidak Prorakyat
"Terkait infrastruktur rusak, para Wali Kota sedang mengkoordinir identifikasinya," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Orang nomor satu di Jakarta ini pun menuturkan, fasilitas yang dirusak massa adalah aset milik Pemda DKI. Pihaknya segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran perawatan rutin.
"Memang aset milik Pemprov DKI Jakarta, nanti kita akan segerakan. Kita ada anggarannya. Itu perawatan rutin," jelasnya.
Terpantau banyak fasilitas yang menjadi sasaran amuk massa. Salah satunya adalah plang penujuk arah yang berada di kawasan jalan Asia Afirika. Tak hanya itu sejumlah taman di kawasan ini juga rusak.
Baca Juga:
Anies menjelaskan, seusai tuntas melakukan pendataan, pihaknya akan secepatnya melakukan perbaikan. Dia belum bisa memastikan kapan pihaknya mulai memperbaiki berbagai fasilitas umum yang dirusak massa tersebut. "Nanti sesudah itu, kita siapkan untuk perbaikannya," jelas
Didesak mengenai total kerugian akibat pengerusakan fasilitas tersebut Anies mengaku belum mengantongi data lengkapnya. "Belum ada (total kerugiannya)" tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Prioritas RUU Sisdiknas, DPR Tegaskan Pesantren, Kiai Hingga Ustaz Wajib Masuk dalam Aturan Sistem Pendidikan Nasional
Raker Menkopolkam Djamari Chaniago dengan Baleg DPR Bahas RUU Pemerintah Aceh
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
