Anies Instruksikan Wali Kota Hitung Jumlah Fasilitas Pasca-Demo

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 25 September 2019
Anies Instruksikan Wali Kota Hitung Jumlah Fasilitas Pasca-Demo

Massa aksi terlibat bentrok dengan Kepolisian (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan para Wali Kota untuk menghitung jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat kerusuhan di depan gesung DPR/MPR Selasa (24/9) kemarin.

Sebab pasca-bentrok aksi unjuk rasa menolak RKHUP dan UU KPK di gedung wakil rakyat sejumlah fasilitas umum terkena dampak. Saat ini Pemprov DKI tengah mendata sejumalah fasilitas itu yang dirusak massa.

Baca Juga:

Geruduk DPR, Kelompok Tani Sebut RUU Pertanian Tidak Prorakyat

"Terkait infrastruktur rusak, para Wali Kota sedang mengkoordinir identifikasinya," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Gas air mata kerap digunakan untuk membubarkan demonstrasi. (foto: MP/Rizki Fitrianto)
Gas air mata kerap digunakan untuk membubarkan demonstrasi. (foto: MP/Rizki Fitrianto)

Orang nomor satu di Jakarta ini pun menuturkan, fasilitas yang dirusak massa adalah aset milik Pemda DKI. Pihaknya segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran perawatan rutin.

"Memang aset milik Pemprov DKI Jakarta, nanti kita akan segerakan. Kita ada anggarannya. Itu perawatan rutin," jelasnya.

Terpantau banyak fasilitas yang menjadi sasaran amuk massa. Salah satunya adalah plang penujuk arah yang berada di kawasan jalan Asia Afirika. Tak hanya itu sejumlah taman di kawasan ini juga rusak.

Baca Juga:

Puluhan Mahasiswa Mencoba Dobrak Pintu Gerbang Gedung DPR

Anies menjelaskan, seusai tuntas melakukan pendataan, pihaknya akan secepatnya melakukan perbaikan. Dia belum bisa memastikan kapan pihaknya mulai memperbaiki berbagai fasilitas umum yang dirusak massa tersebut. "Nanti sesudah itu, kita siapkan untuk perbaikannya," jelas

Didesak mengenai total kerugian akibat pengerusakan fasilitas tersebut Anies mengaku belum mengantongi data lengkapnya. "Belum ada (total kerugiannya)" tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Terkena Gas Air Mata Kedaluwarsa, Apakah Berbahaya?

#Aksi Massa #DPR #Pendemo #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Bagikan