Anies Dinilai Belum Bisa Dorong Elektabilitas Partai NasDem

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 Oktober 2022
Anies Dinilai Belum Bisa Dorong Elektabilitas Partai NasDem

Anies Baswedan. Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lingkaran Suara Publik (LSP) mengeluarkan survei terbarunya. Survei ini digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2022 dengan melibatkan 1.230 sampel yang diambil secara acak di 34 provinsi di Indonesia.

Kriteria sampel yakni yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Survei memiliki marign of error sebesar +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

Aksi Saling Sindir NasDem Vs PDIP Memanas Soal Anies Antitesis Jokowi

Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden (capres) dengan perolehan 31,8 persen.

Direktur Riset dan Kajian LSP, Indra Nuryadin memaparkan, posisi kedua diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan elektabilitas sebesar 20,4 persen. Sementara, Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 11,7 persen.

Lalu di peringkat keempat sosok Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 10,5 persen. Sedangkan, sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di peringkat kelima dengan elektabilitas 7,2 persen.

Di peringkat keenam, diisi oleh Puan Maharani yang juga digadang-gadang menjadi capres dari PDIP dengan elektabilitas 2,9 persen.

Sementara, Sandiaga Uno dan Erick Thohir sama-sama memperoleh elektabilitas sebesar 2,1 persen. Berikutnya, Khofifah Indar Parawansa berada di peringkat kesembilan dengan elektabilitas sebesar 1,9 persen. Sementara, Muhaimin Iskandar harus puas di peringkat kesepuluh dengan elektabilitas 1,6 persen.

LSP menyoroti posisi NasDem sebagai partai pengusung Jokowi yang berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Posisi elektabilitas NasDem tidak berubah meski sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

"Pascadeklarasi Anies sebagai capres cenderung tidak memberi efek elektoral bagi NasDem. Harapan akan ada efek ekor jas dari pencapresan Anies, tidak terjadi," sebut dia.

Anies dinilai belum dapat meyakinkan suara pemilihnya untuk juga masuk memilih NasDem mengisi ruang yang ditinggalkan oleh pemilih Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Singkatnya efek dari pencapresan Anies untuk menaikkan elektabilitas belum atau tidak berjalan di NasDem justru memperoleh penurunan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

NasDem Ungkap Alasan Menonaktifkan Zulfan Lindan

#Pemilu #Pilpres #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan