Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Oktober 2022
Anies Bertemu AHY, PKB Singgung PT 20 Persen

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA/HO-Partai Demokrat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons positif pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya bagus, bagus (pertemuan Anies-AHY), enggak ada masalah,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (7/10).

Pria yang karib disapa Gus Jazil ini mengatakan, PKB sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi PKB-Gerindra sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres.

Baca Juga:

AHY soal Pertemuan dengan Anies: Kita Ingin Indonesia Semakin Maju

"Bagi PKB kan, kita kan juga sudah koalisi dengan Gerindra, ya sudah cukup (presidential threshold)," ujarnya.

Gus Jazil mengingatkan raihan suara Demokrat dan Partai NasDem masih belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden bila ingin mengusung Anies-AHY pada Pilpres 2024.

"Kalau Mas Anies bertemu berdua dengan Pak AHY belum cukup, untuk ambang batas belum cukup. Artinya NasDem-Demokrat belum memenuhi ambang batas, masih perlu satu partai lagi,” kata Gus Jazil.

Baca Juga:

Anies Beri Sinyal Pilih AHY jadi Cawapres

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pemilu setiap capres dan cawapres yang diusulkan partai politik haruslah memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden
sebesar 20 persen.

Sementara Partai NasDem dan Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 hanya mendapat suara 9,05 persen dan 7,77 persen, sehingga belum cukup untuk mengusung capres dan cawapres. (Pon)

Baca Juga:

Tiba di DPP Partai Demokrat, Anies Disambut AHY

#NasDem #Partai Nasdem #Partai Demokrat #PKB #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Bagikan