Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

MerahPutih.com - Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dinilai bukan sekadar simbol diplomasi semata.

Keketuaan DPR di PUIC tahun ini pun disebut sebagai kesempatan strategis untuk mendorong aksi nyata dalam solidaritas global terhadap Palestina.

"Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini tentu saja memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina," kata pengamat hubungan internasional, Anton Aliabbas, Senin (12/5).

Adapun PUIC ke-19 akan digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dengan tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’. Perhelatan di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999.

Konferensi PUIC di Kompleks Parlemen RI direncanakan akan dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer. Ketua DPR Puan Maharani telah memastikan komitmen DPR untuk mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI. Terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

Target Puan itu, dinilai Anton, bisa dicapai jika semangat kolektif benar-benar dikonsolidasikan. Apalagi, PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada 17 Juni 1999 memiliki tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar parlemen negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. PUIC juga bertujuan memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

"Target Ketua DPR Puan Maharani yang ingin PUIC mencari solusi konkret termasuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina agar bisa tercapai,” tuturnya.

Baca juga:

DPR Akan Bawa Isu Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina itu berpandangan kesadaran DPR akan pentingnya langkah nyata dalam isu Palestina menjadi hal yang semakin relevan saat ini. Dalam menghadapi situasi yang kian kompleks, dukungan terhadap Palestina memang membutuhkan usulan dan tindakan konkret yang dapat memperkuat solidaritas global.

Apalagi respons Israel yang dinilai tidak mengindahkan berbagai seruan internasional menunjukkan bahwa tekanan dari komunitas global perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, kata Anton, peran DPR dapat berkontribusi melalui inisiatif kebijakan atau diplomasi parlemen yang lebih aktif.

"Jelas bahwa kesadaran DPR terkait adanya kebutuhan aksi nyata adalah krusial. Memperjuangkan Palestina tidak bisa hanya berhenti pada tingkatan omon-omon tanpa disertai usulan konkret,” jelasnya.

“Dalam menghadapi bebalnya Israel, solidaritas global membutuhkan banyak usulan dan ide konkret yang tentu saja diharapkan semakin dapat memberi tekanan pada Israel," imbuh Anton.

Baca juga:

Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Lebih lanjut, Anton juga mengapresiasi langkah DPR yang mendorong isu kesetaraan gender dalam forum ini. Baginya, langkah ini mencerminkan kemajuan Indonesia dalam memberi ruang bagi perempuan dalam politik.

Ditambahkan Anton, langkah DPR mengangkat isu perempuan di Konferensi Parlemen OKI sekaligus membantah pandangan yang kerap menilai negara-negara muslim kurang memberikan ruang bagi perempuan.

"Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” ungkap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

“Bagaimanapun juga, isu perempuan, demokrasi dan negara muslim ini sering kali menjadi topik pembicaraan mengingat kerap ada perdebatan terkait adanya anggapan pengekangan ruang gerak bagi partisipasi perempuan," lanjut Anton.

Anton menyebut, Indonesia yang memiliki berbagi pengalaman soal peran perempuan dalam kancah perpolitikan dapat berbagi pengalaman dengan negara-negara OKI lainnya. Terutama mengingat Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua parlemen di Indonesia.

"Dan tentu saja, Indonesia dapat berbagi pengalaman bagaimana perempuan sejatinya dapat memainkan peran yang sama dengan pria dalam berpartisipasi di kancah politik nasional," ujar Anton.

Baca juga:

Membangun Harmoni dan Persaudaraan Kebangsaan, Begini Seruan MUI untuk Kolaborasi Lintas Sektor Melawan Islamofobia dan Menjaga Integrasi Nasional

Sebelumnya, Puan menegaskan, DPR berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI. Terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

“DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ungkap Puan, beberapa waktu lalu.

Puan menilai, kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

“Lewat PUIC, kita akan membangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dulu,” imbuh Puan. (Pon)