Anggota Komisi XI DPR: Ketua OJK Harus Berkarakter
Calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sigit Pramono bersiap menyampaikan paparan saat uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/M Agung Raj
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal dipilih oleh DPR harus benar-benar memiliki pola kepemimpinan yang berkarakter, kata Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Misbakhun dalam rilis, di Jakarta, Selasa, menyatakan OJK harus diketuai dengan pola kepemimpinan yang berkarakter antara lain karena pentingnya keberadaan peran lembaga tersebut dalam rangka mengawasi sektor keuangan di Tanah Air.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan OJK itu dalam aspek mikroprudensial sektor keuangan sehingga perlu dipimpin sosok yang kredibel.
Sebelumnnya, Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan harus benar-benar dapat menjamin stabilitas sistem keuangan nasional sehingga krisis moneter yang dipicu sektor perbankan pada tahun 1997/1998 tidak terjadi lagi pada masa mendatang.
"OJK harus menjaga aspek kehati-hatian di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap goncangan krisis maupun terjadinya moral hazard dari pelaku industri," kata Ecky.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menginginkan agar OJK harus bisa menumbuhkembangkan industri baik perbankan maupun industri keuangan nonbank, sehingga fungsi pelayanan terhadap industri keuangan juga harus baik.
OJK, ujar dia, harus memiliki standard dan budaya korporat yang melayani industri keuangan sebagai mitra. Industri keuangan juga harus didorong dan didukung untuk memperdalam pasar keuangan serta menguatkan inklusi ekonomi.
"Harapannya dengan kedua hal di atas maka sektor keuangan kita akan tubuh secara stabil dan dinamis. Ibaratnya rem dan gas dua-duanya harus jalan. Sehingga sektor keuangan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," paparnya.
Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan dan edukasi konsumen, baik yang sudah ada di dalam sistem terlebih lagi yang masih di luar sistem, sehingga fenomena seperti investasi bodong juga bisa diberantas.
Untuk itu, OJK dinilai juga seharusnya bisa lebih proaktif melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum bencana investasi bodong yang merugikan banyak warga terjadi.
"Sungguh ironis karena di satu sisi modal dalam negeri masih minim di pasar modal, namun justru banyak uang masyarakat menyangkut di investasi bodong," tuturnya.
Ecky juga menginginkan industri keuangan syariah di Tanah Air juga harus dikembangkan dengan serius, karena terbukti perbankan syariah adalah industri keuangan yang paling stabil dan tahan krisis, belajar dari krisis di 1997-98 juga krisis 2008.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Dukung Langkah Purbaya, DPR: Pengusaha Rokok Rumahan Dirangkul, Bukan Dipukul
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Menkeu Purbaya Pecat 26 Pegawai 'Nakal' DJP, Komisi XI DPR: Langkah Ini Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik