Anggota DPR Vita Ervina Penuhi Panggilan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 November 2023
Anggota DPR Vita Ervina Penuhi Panggilan KPK

Dokumentasi -- Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina. ANTARA/HO-

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi untuk tersangka mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saksi Vita Ervina sudah hadir pukul 10.30 WIB dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/11).

Baca Juga

KPK Amankan Barang Bukti Terkait Kasus SYL setelah Geledah Rumdin Anggota DPR Vita Ervina

KPK sebelumnya telah menggeledah rumah dinas Anggota Vita Ervina pada Rabu (15/11). Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementan yang menjerat SYL.

Dari penggeledahan itu, tim KPK mengamankan barang bukti yang terkait dengan perkara SYL, yaitu catatan dokumen dan bukti elektronik.

Baca Juga

Kata Kapolri soal Potensi Tersangka Baru di Kasus Pemerasan SYL

Diketahui, KPK memproses hukum dan menahan SYL atas kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Lembaga antirasuah juga memproses hukum dua anak buah SYL di Kementan atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Keduanya yakni, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. (Pon)

Baca Juga

LPSK Ungkap Alasan Tolak Permohonan Perlindungan Eks Mentan SYL

#Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Indonesia
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Anggota Komisi IV DPR RI sebut tren penurunan harga tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Komisi IV DPR RI mengingatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga bisa berjalan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Kasus beras oplosan ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah menuju swasembada pangan.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Indonesia
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di mana ia juga mengungkap 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemberian izin tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Ladang Ganja di Bromo Sesuatu yang Mengejutkan, Komisi IV DPR Segera Panggil Kemenhut
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kawasan konservasi yang seharusnya di bawah pengawasan ketat pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Frengky Aruan - Rabu, 19 Maret 2025
Ladang Ganja di Bromo Sesuatu yang Mengejutkan, Komisi IV DPR Segera Panggil Kemenhut
Bagikan