Anggota DPR soal Wabah Antraks di Gunungkidul: Warga Harus Diedukasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Juli 2023
Anggota DPR soal Wabah Antraks di Gunungkidul: Warga Harus Diedukasi

Petugas melakukan pengecekan kesehatan hewan ternak di pasar hewan di Gunungkidul. ANTARA/HO-Instagram dpkh_gunungkidul

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi kasus penyakit menular antraks yang saat ini mewabah di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Handoyo mengatakan, kasus antraks ini menjadi bukti masyarakat belum memahami bahayanya penyakit ini. Termasuk cara penularannya.

Baca Juga

Dinkes DKI Tegaskan Jakarta Nihil Kasus Antraks

“Masyarakat mungkin sudah sering mendengar ada penyakit yang disebut antraks tapi mereka belum memahami betul bagaimana proses penularannya,” kata Handoyo di Jakarta, Selasa (11/7).

Handoyo menyatakan kejadian di Gunungkidul saat ini harus dijadikan momentum untuk menyosialisasikan kembali bahaya antraks kepada masyarakat.

"Masyarakat harus diedukasi secara masif bagaimana cara mencegah munculnya antraks. Mereka harus tahu bagaimana proses penularannya dan bagaimana cara pengobatannya jika sudah terjangkit," ujarnya.

Ia berujar masyarakat harus memahami bahwa spora antraks—yang menulari penyakit berbahaya ini bisa hidup berpuluh-puluh tahun di tanah. Spora ini bisa menyebar ke hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, atau hewan herbivora lainnya.

"Antraks bisa muncul kapan saja. Apalagi, disebut-sebut spora antraks bisa hidup berpuluh-puluh tahun. Tapi antraks tentu saja bisa dihindari, caranya dengan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan matang," tutur Handoyo.

Baca Juga

Kemenkes Beberkan Kronologi Kasus Antraks di Gunungkidul

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, masyarakat juga harus diajari agar ternak yang mati tidak serta merta dikubur. Kalau terbukti antraks seyogianya dibakar atau dikubur sedalam-dalam di tanah.

"Harus ada larangan keras, agar warga tidak memakan bangkai hewan berpenyakit. Kita kan tidak tahu apakah hewan sakit itu antraks, rabies atau penyakit kuku. Kalau sudah sakit yang dibakar atau dikubur saja," ucap Handoyo.

Meskipun wabah antraks saat ini merebak di Gunungkidul, Handoyo meminta masyarakat tidak perlu panik, melainkan harus waspada dan lebih peduli.

"Sekali lagi, masyarakat harus paham apa itu antraks, apa itu rabies dan penyakit menular lainnya. Kalau sudah paham, tentu penyakit berbahaya tersebut bisa dihindari," tambahnya.

Handoyo mendorong pemerintah pusat untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan untuk mendesain cara mencegah penyakit menular yang diakibatkan dari hewan ke manusia.

"Kolaborasi ini juga harus memberikan informasi yang masif ke masyarakat, sehingga bisa meminimalisasi kejadian yang tidak diharapkan. Sukses sosialisasi ini ada di pemerintah daerah dan dinas,” katanya. (Knu)

Baca Juga

Kasus Antraks ke Manusia Akibat Konsumsi Daging Hewan Mati Sakit

#Kabupaten Gunungkidul #Penyakit Antraks #Komisi IX DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Komisi IX DPR mengapresiasi Perpres ojol 8 persen. Pendapatan driver berpotensi naik menjadi 92 persen.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Indonesia
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
UU PPRT akhirnya disahkan DPR setelah 22 tahun. Komisi IX menekankan pentingnya implementasi agar perlindungan pekerja rumah tangga benar-benar terasa.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Bagikan