Anggota DPR Singgung UU Cipta Kerja soal Kericuhan di PT GNI

MerahPutih.com - Tewasnya dua orang pekerja di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) beberapa waktu lalu masih disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Netty meminta pihak terkait agar tidak memandang permasalahan kericuhan ini hanya dari sisi kejadian semata. Ia meminta pihak terkait dapat melihat hal itu dari sisi kebijakan hingga struktural.

Baca Juga

Pemerintah Dianggap Lemah soal Kasus Bentrokan di PT GNI

“Jangan hanya dilihat dari fakta siapa melakukan apa dan korbannya siapa, tapi juga harus dipahami dari sisi kebijakan dan aspek strukturalnya,” kata Netty dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Menurut Netty, dari sisi kebijakan, adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dianggap mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) berpotensi melahirkan kecemburuan sosial di lapangan.

“Ini alarm darurat yang patut kita waspadai bersama, bahwa potensi kecemburuan tenaga kerja dalam negeri terhadap TKA itu pasti ada," ujarnya.

“Misalnya, para tenaga kerja dalam negeri merasa adanya pilih kasih dalam hal gaji, tunjangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perasaan diperlakukan tidak adil ini tentu dapat menjadi bahan konflik," sambungnya.

Baca Juga

Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah mengevaluasi PT GNI.

“Periksa secara komprehensif, apakah kewajiban mereka terhadap pekerja dalam negeri selama ini sudah dipenuhi? Apakah tunjangan untuk keluarga korban yang meninggal sudah ditunaikan? Jika memang terbukti melanggar, pemerintah tak perlu segan-segan untuk menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Netty meminta pemerintah agar membuat regulasi yang benar-benar memperhatikan nasib tenaga kerja dalam negeri.

"Jangan sampai tenaga kerja kita kurang mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri dan hujan batu atau tertimpa tangga di negeri sendiri," tutup Netty. (Pon)

Baca Juga

DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar