Anggota DPR Sebut Senator Australia Diskreditkan Bali

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Agustus 2022
Anggota DPR Sebut Senator Australia Diskreditkan Bali

Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan senator Australia, Pauline Hanson yang dituding telah menghina Bali terkait penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mendapatkan kecaman dari anggota DPR RI, Daniel Johan.

"Apa yang disampaikan Pauline Hanson bukan hanya tidak sesuai dengan fakta tapi juga telah mendiskreditkan Indonesia, khususnya Bali,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (9/8)

Baca Juga

Gubernur Bali Tanggapi Pernyataan Senator Australia soal Kotoran Sapi

Dalam video yang viral, perempuan pendiri dan pimpinan Pauline Hanson’s One National Party (PHON) itu mengatakan Bali dipenuhi sapi yang berkeliaran di jalan sehingga mengancam turis asal negaranya.

Pauline menuding kotoran sapi menempel pada pakaian dan tubuh wisatawan Australia sehingga sanitasi alas kaki di bandara negaranya dibutuhkan untuk mencegah masuknya PMK.

Pernyataan Pauline banyak mendapat kecaman, termasuk dari warga negara Australia sendiri yang meluruskan Bali tidak seperti tudingan Pauline. Daniel mewanti-wanti agar setiap tokoh negara sahabat menghormati Indonesia dan tidak asal bicara.

“Terus terang kami merasa kecewa atas tudingan tersebut, apalagi pernyataan yang disampaikan Pauline Hanson banyak salahnya,” ujar Daniel.

Baca Juga

Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal

Daniel menilai tudingan Pauline bahwa kebiasaan masyarakat Bali memelihara sapi menjadi sumber penyebaran PMK yang mengancam negaranya telah melukai bangsa Indonesia. Padahal, selama ini masyarakat Bali memiliki sistem pemeliharaan hewan sapi yang sangat baik.

“DPR RI secara khusus mengapresiasi peternakan di Bali. Karena Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki genetik murni sapi yang merupakan sapi asli dan murni Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, sapi Bali merupakan keturunan asli banteng (Bibos banteng) yang telah didomestikasi sejak masa lampau. Jenis sapi ini dinamakan sapi Bali karena gen aslinya yang berasal dari Pulau Bali dan kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Atas dasar ini, sapi Bali menjadi salah satu sapi unggulan.

“Para peternak di Bali tidak mengawinkan sapi Bali dengan sapi ras atau sapi ras dari negara lain. Pelestarian sapi Bali di Bali dilakukan dengan menjaga kemurnian gen dan mutu genetik serta populasinya,” kata dia.

Daniel mengatakan, Komisi IV yang membidangi urusan peternakan itu selama ini terus memantau pengembangan sapi Bali yang memiliki mutu daging unggulan. Sebab reproduksi sapi Bali diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dapat menurunkan kualitas sapi.

“Kami melihat populasi sapi Bali terpelihara dengan apik sehingga meningkatkan produktivitas. Dari sini seharusnya dapat dilihat bahwa pemeliharaan sapi di Bali dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Jadi tudingan senator Pauline Hanson terhadap pemeliharaan sapi di Bali sangat tidak mendasar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Roy Suryo Diperiksa Kembali dalam Kasus Dugaan Penodaan Agama

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Bagikan