Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggota DPR Sebut Senator Australia Diskreditkan Bali

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Agustus 2022
Anggota DPR Sebut Senator Australia Diskreditkan Bali

Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan senator Australia, Pauline Hanson yang dituding telah menghina Bali terkait penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mendapatkan kecaman dari anggota DPR RI, Daniel Johan.

"Apa yang disampaikan Pauline Hanson bukan hanya tidak sesuai dengan fakta tapi juga telah mendiskreditkan Indonesia, khususnya Bali,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (9/8)

Baca Juga

Gubernur Bali Tanggapi Pernyataan Senator Australia soal Kotoran Sapi

Dalam video yang viral, perempuan pendiri dan pimpinan Pauline Hanson’s One National Party (PHON) itu mengatakan Bali dipenuhi sapi yang berkeliaran di jalan sehingga mengancam turis asal negaranya.

Pauline menuding kotoran sapi menempel pada pakaian dan tubuh wisatawan Australia sehingga sanitasi alas kaki di bandara negaranya dibutuhkan untuk mencegah masuknya PMK.

Pernyataan Pauline banyak mendapat kecaman, termasuk dari warga negara Australia sendiri yang meluruskan Bali tidak seperti tudingan Pauline. Daniel mewanti-wanti agar setiap tokoh negara sahabat menghormati Indonesia dan tidak asal bicara.

“Terus terang kami merasa kecewa atas tudingan tersebut, apalagi pernyataan yang disampaikan Pauline Hanson banyak salahnya,” ujar Daniel.

Baca Juga

Demo Berakhir dengan Penangkapan 3 Warga, Aktivitas Wisata Labuan Bajo Kembali Normal

Daniel menilai tudingan Pauline bahwa kebiasaan masyarakat Bali memelihara sapi menjadi sumber penyebaran PMK yang mengancam negaranya telah melukai bangsa Indonesia. Padahal, selama ini masyarakat Bali memiliki sistem pemeliharaan hewan sapi yang sangat baik.

“DPR RI secara khusus mengapresiasi peternakan di Bali. Karena Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki genetik murni sapi yang merupakan sapi asli dan murni Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, sapi Bali merupakan keturunan asli banteng (Bibos banteng) yang telah didomestikasi sejak masa lampau. Jenis sapi ini dinamakan sapi Bali karena gen aslinya yang berasal dari Pulau Bali dan kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Atas dasar ini, sapi Bali menjadi salah satu sapi unggulan.

“Para peternak di Bali tidak mengawinkan sapi Bali dengan sapi ras atau sapi ras dari negara lain. Pelestarian sapi Bali di Bali dilakukan dengan menjaga kemurnian gen dan mutu genetik serta populasinya,” kata dia.

Daniel mengatakan, Komisi IV yang membidangi urusan peternakan itu selama ini terus memantau pengembangan sapi Bali yang memiliki mutu daging unggulan. Sebab reproduksi sapi Bali diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dapat menurunkan kualitas sapi.

“Kami melihat populasi sapi Bali terpelihara dengan apik sehingga meningkatkan produktivitas. Dari sini seharusnya dapat dilihat bahwa pemeliharaan sapi di Bali dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Jadi tudingan senator Pauline Hanson terhadap pemeliharaan sapi di Bali sangat tidak mendasar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Roy Suryo Diperiksa Kembali dalam Kasus Dugaan Penodaan Agama

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Bagikan