Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kepatuhan pelaporan harta kekayaan anggota DPR RI sepanjang 2018 paling rendah. Persentasi kepatuhan wakil rakyat di Senayan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 7,63 persen.
Berdasarkan data KPK, DPR RI masih menempati posisi teratas sebagai lembaga yang penyelenggara negaranya paling malas melaporkan harta kekayaannya. Dari total wajib lapor sebanyak 524 anggota DPR, hanya 7,63% atau hanya 40 anggota DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Lembaga antirasuah menetapkan batas akhir penyerahan LHKPN tahun 2018 pada 31 Maret 2019.
"Masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (25/2).
Tak hanya DPR RI, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia juga masih rendah tingkat kepatuhannya melaporkan harta kekayaannya. Dari 16.310 anggota DPRD se-Indonesia yang wajib lapor, hanya 10,21% atau 1.665 anggota DPRD yang melaporkan hartanya.
Sedangkan untuk DPD RI, dari 136 anggota, terdapat 82 anggota atau 60,29% yang sudah melaporkan. Kemudian hanya satu dari dua pimpinan MPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya hingga hari ini. Sementara dari unsur eksekutif, dari total 260.460 wajib lapor, baru 48.294orang atau 18,54% yang melaporkan hartanya.
Febri melanjutkan, bagi penyelenggara negara lain yang sama sekali belum melaporkan harta kekayaannya, maka laporan harus dilakukan berdasarkan penghitungan jumlah seluruh hartanya yang dimiliki.
"Jika pertama kali melaporkan, tentu seluruh kekayaan yang dimiliki yang dilaporkan," imbuh Febri.
Menurut Febri pihaknya berencana untuk mendatangi instansi tertentu yang membutuhkan pendampingan dalam pelaporan harta kekayaan.
"KPK juga sedang mempertimbangkan mendatangi instansi-instansi yang membutuhkan untuk membantu proses pelaporan," pungkasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Anies Rombak 1.100 Pejabat DKI, PDIP: Heran, Baru Kali Ini Rotasi Ribuan Pejabat
