Headline

Anies Rombak 1.100 Pejabat DKI, PDIP: Heran, Baru Kali Ini Rotasi Ribuan Pejabat

Eddy FloEddy Flo - Senin, 25 Februari 2019
 Anies Rombak 1.100 Pejabat DKI, PDIP: Heran, Baru Kali Ini Rotasi Ribuan Pejabat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali merombak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, Senin (25/2). Jumlah pegawai yang dimutasi dan rotasi Anies mencapai 1.100 pejabat.

Adapun rotasi ini dilakukan di jajaran pegawai eselon 2, 3, dan 4 diantaranya terdiri dari camat dan lurah di lingkungan Pemprov DKI.

"Ada rencana untuk melakukan rotasi bila tidak ada halangan, bila tidak ada perubahan. Sore nanti. Kita akan melakukan rotasi mutasi," ujar Anies di Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Anies berharap dengan adanya pejabat-pejabat baru yang mengisi jajaran kepegawaian di lingkungan Pemprov DKI ini bisa membawa suasana baru di SKPD yang ditempati.

"Ini kesempatan untuk menambah pengalaman kompetensinya sehingga tidak hanya bekerja di sektor, di tempat yang sama, sehingga ada pengalaman baru. Jadi bagi dua-dua nya baik bagi organisasi penyegaran, bagi pribadi juga penambahan pengalaman," tutup Anies.

Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Sementara itu, Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI yabg secara massal jumlahnya mencapai ribuan orang ini baru terjadi dimasa kepemimpinan Anies.

Ia pun mengaku heran dengan pertimbangan Anies yang melakukan rotasi ribuan pejabat DKI ini.

"Biasanya rotasi enggak sekaligus sebanyak ini memang moso pelantikan sampe ribuan ya baru kali ini biasanya bertahap kan. Saya juga enggak tahu pertimbangannya apa bisa sekaligus ribuan gini secara massal saya belum tahu persis," kata Gembong saat dihubungi.

Gembong pun mengkahwatirkan rotasi dan mutasi massal ini berdampak pada kinerja kerja pegawai yang bersangkutan saat beradaptasi dengan lingkungan barun. Karenanya ia berharap perombakan SKPD ini dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan pegawai sebelumnya.

Dia mengatakan pegawai yang terdampak rotasi mesti ditempati di pos-pos yang mirip dengan bidang yang dikerjakan mereka dahulu sehingga tak butuh waktu lama untuk adaptasi

"Tergantung. Kalau mereka rotasi dalam pos yang mirip saya pikir enggak perlu adaptasi misal ketika rotasi dari kelompok Camat lurah, kalau dikasih jabatan mirip saya kira nggak (masalah) tapi kalau Camat diambil dari dokter saya pikir kan perlu adaptasi. Kalau camat diambil dari lurah, kalau gitu enggak perlu adaptasi karena kerjannya sudah relatif santai," ungkapnya.

Seperti diketahuu, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies sudah dua kali melakukan perombakan besar-besaran dilngkungan Pemprov DKI Jakarta.

Perombakan pertama dilakukan Anies pada awal Juli 2018. Anies melakukan bongkar pasang jabatan pada 22 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI.

Selain itu, Anies pada pertengahan September 2018 lalu kembali mengutak atik 16 pejabat di lingkungan DKI. Ke 16 pejabat yang terimbas perombakan ini adalah 11 orang eselon dua dan 5 pejabat eselon tiga.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Damkar DKI Jakarta Selidiki Penyebab Kebakaran 18 Kapal di Pelabuhan Muara Baru

#Gembong Warsono #Anies Baswedan #Gubernur DKI Jakarta #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Terbuka bagi Siapa Pun Pendatang dengan Catatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Pramono Anung juga memberikan tanggapan soal penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Maret 2026
Gubernur Pramono Ancam Kasih Hukuman untuk ASN Pemprov DKI yang Telat dan Bolos Kerja Pasca WFA Lebaran
Indonesia
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Gubernur Jakarta akan menggelar open house Lebaran di Balai Kota pada hari pertama Idulfitri 2026. Ia memastikan bersama Rano Karno tetap berada di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Maret 2026
Lebaran 2026, Pramono Anung Gelar Open House dan Siapkan Halalbihalal di Balai Kota Jakarta
Bagikan