Anggota DPR Minta Bantuan Pangan untuk KRS Jangan Sampai Salah Sasaran

MerahPutih.com - Pemerintah memberikan bantuan pangan kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting di titik hulu.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah lebih teliti dalam memberikan bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting agar tidak terjadi salah sasaran.

Baca Juga

Pemprov DKI Klaim Tuntaskan 9.000 Kasus Stunting

"Jadi harus dipastikan penerimanya tidak salah sasaran," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/11).

Dengan bantuan pangan tersebut, kata Netty, diharapkan terjadi perbaikan gizi keluarga sehingga remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki balita dalam keluarga terpenuhi kebutuhan gizinya.

"Bantuan pangan tersebut harus dikonsumsi oleh anggota keluarga, jangan dijual atau salah sasaran diterima oleh keluarga yang tidak membutuhkan," ujarnya.

Berdasarkan Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022, terdapat 13,5 juta lebih keluarga berisiko stunting di Indonesia.

Baca Juga

Pentingnya Peran Kader Posyandu untuk Tekan Angka Stunting

Dalam penyaluran bantuan, Netty meminta pemerintah menggandeng berbagai unsur agar dapat memantau pangan tersebut dikonsumsi oleh orang yang tepat.

"Libatkan para Pembina Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau kader KB serta tokoh masyarakat sekitar," terang Netty.

Sementara itu, selain memberikan bantuan pangan tinggi gizi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah fokus pada penanganan stunting di titik hulu.

Menurutnya, program pencegahan stunting harus fokus kepada calon pengantin putri dan laki-laki dengan menggencarkan edukasi dan sosialisasi.

"Para penghulu dan penceramah nikah dapat dilibatkan dengan menyampaikan muatan ceramah tentang risiko stunting dan cara pencegahannya," katanya.

Terakhir, Netty juga meminta agar anak-anak yang sudah stunting tidak hanya diberikan bantuan pangan.

"Akan tetapi harus dengan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan pangan olahan untuk diet khusus (PDK) yang seharusnya disediakan dan didistribusi oleh pemerintah melalui puskesmas," tutup Netty. (Pon)

Baca Juga

Wasting dan Stunting jadi Ancaman bagi Terwujudnya Generasi Emas Indonesia