Anggota DPR Desak Jokowi Umumkan Nama-nama Dewan Pengawas sebelum Pelantikan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 18 Desember 2019
Anggota DPR Desak Jokowi Umumkan Nama-nama Dewan Pengawas sebelum Pelantikan

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menilai, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu membantu mengungkap kasus-kasus yang selama ini mangkrak.

Trimedya mengatakan, Dewan Pengawas harus menjadi pendukung KPK agar bisa bekerja lebih baik lagi.

Baca Juga:

Agus Rahardjo Nilai Artidjo Alkostar Cocok Jadi Dewan Pengawas KPK

"Pak Joko Widodo harus memilih Dewan Pengawas yang benar-benar kredibel dan bersinergi. Sehingga apa yang disebut Pak Jokowi tak pro pemberantasan korupsi bisa di-counter oleh Dewan Pengawas itu," kata Trimedya saat acara diskusi Forum Lintas Hukum di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Ilustrasi Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ilustrasi Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Trimedya melanjutkan, Jokowi harus mengumumkan nama-nama Dewan Pengawas sebelum pelantikan pimpinan KPK pada 20 Desember mendatang.

"Paling enggak kita tahu siapa Dewan Pengawas ini. Sehingga saat pelantikan mereka bisa bersama dan bisa bersinergi dengan pimpinan KPK baru," jelas Trimedya.

Politikus PDIP ini menambahkan, posisi Dewan Pengawas tak akan menganggu kerja KPK.

"Pimpinan KPK itu melekat dari dirinya melakukan penegakan hukum. Jadi ada sinergi dan kontrol," terang Trimedya.

Baca Juga:

Disebut Jadi Dewan Pengawas KPK, Begini Komentar Yusril Ihza Mahendra

Ia mencontohkan proses penyadapan yang selama ini dianggap liar dan tanpa pengawasan.

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar sangat ditakuti para koruptor (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang digadang-gadang masuk Dewan Pengawas KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

"Orang bisa disadap bertahun-tahun. Dengan adanya Dewan Pengawas itu, jadi penyadapam terkendali. Dan ada bukti permulaan melakukan tindak pidana korupsi hingga dilakukan penyadapan," jelas Trimedya.

"Sehingga kita harap orkestranya jadi lebih mantap," sebut dia.

Jokowi sampai saat ini masih merahasiakan nama-nama anggota Dewan Pengawas. Dua nama yang menjadi caloh kuat adalah hakim Artidjo Alkostar dan Albertina Ho. (Knu)

Baca Juga:

Nasdem Ingatkan Jokowi Tak Pilih Dewan Pengawas KPK dari Kalangan Parpol

#Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Indonesia
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Nurul Ghufron, menyampaikan pemikiran ini dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Andika Pratama - Kamis, 14 Desember 2023
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Indonesia
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Andika Pratama - Rabu, 13 Desember 2023
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Indonesia
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Untuk mencegah korupsi, tiga peran domestik perempuan yang bisa dijalankan dalam pemberantasan korupsi
Andika Pratama - Selasa, 12 Desember 2023
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan