Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 17 Juni 2020
Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies

Rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menunda rapat dengan Dinas Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) kerena pihak eksekutif dinilai terkesan meremehkan undangan rapat kerja, pada Rabu (17/6).

Dalam rapat itu, hanya ada Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia bersama tiga anak buahnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal

Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati tidak hadir. Bahkan, yang membuat Komisi B marah ialah tidak nampaknya Kepala Suku Dinas Parekraf di lima wilayah kota administrasi.

Agenda rapat tersebut membahas hasil evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan rencana pembukaan tempat pariwisata saat PSBB transisi.

"Saya tidak mungkin menanggapi apa yang Bapak sampaikan, kami anggota dewan segini banyak tapi Bapak yang datang cuma satu, dua sampai tiga orang. Ini rapat kerja atau sekadar main-main," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sutikno dalam rapat itu.

“Sekarang Asisten (Sri Haryati) di sini enggak ada, Bappeda juga enggak ada. Bapak (Cucu) juga tidak membawa (kepala) sudin-sudin di tingkat kota madya. Saya enggak puas apa yang Bapak sampaikan,” sambungnya.

Rapat antara DPRD  DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)
Rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, rapat tidak akan berjalan efektif bila jumlah eksekutif yang datang sedikit.

Sutikno lalu menyampaikan usulnya kepada Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz agar rapat dibatalkan saja.

"Mohon izin, Ketua. Rapat ini baiknya dibatalkan saja suruh pulang dan kembali saja nanti kita jadwal ulang,” ungkap Sutikno.

Ditambah Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia meminta untuk menjadwal ulang agenda rapat tersebut dengan harapan jumlah eksekutif yang hadir rapat bisa lebih banyak.

Baca Juga:

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Ia juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bahwa yang hadir dalam rapat harus lebih dari 50 persen.

"Ini namanya enggak menghargai rapat, jadi kurang wibawa kita ini karena eksekutif yang hadir hanya tiga orang sementara dewan lebih dari 50 persen," tegasnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz pun memutuskan untuk menunda rapat dengan mengetuk palu. Ia meminta agar Dinas Parekraf DKI melengkapi data-data yang akan dipaparkan kembali.

“Saya berharap dengan dijadwal kembali dan data yang dipaparkan lebih lengkap lagi,” tutup Aziz. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Sebut Panduan Belajar Online Menteri Nadiem Tak Jelas

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan