Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 17 Juni 2020
Merasa Tak Dihormati, Komisi B Tunda Rapat Evaluasi PSBB dengan Anak Buah Anies

Rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menunda rapat dengan Dinas Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) kerena pihak eksekutif dinilai terkesan meremehkan undangan rapat kerja, pada Rabu (17/6).

Dalam rapat itu, hanya ada Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia bersama tiga anak buahnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal

Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati tidak hadir. Bahkan, yang membuat Komisi B marah ialah tidak nampaknya Kepala Suku Dinas Parekraf di lima wilayah kota administrasi.

Agenda rapat tersebut membahas hasil evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan rencana pembukaan tempat pariwisata saat PSBB transisi.

"Saya tidak mungkin menanggapi apa yang Bapak sampaikan, kami anggota dewan segini banyak tapi Bapak yang datang cuma satu, dua sampai tiga orang. Ini rapat kerja atau sekadar main-main," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sutikno dalam rapat itu.

“Sekarang Asisten (Sri Haryati) di sini enggak ada, Bappeda juga enggak ada. Bapak (Cucu) juga tidak membawa (kepala) sudin-sudin di tingkat kota madya. Saya enggak puas apa yang Bapak sampaikan,” sambungnya.

Rapat antara DPRD  DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)
Rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov terkait hasil evaluasi PSBB dan rencana pembukaan tempat pariwisata. (Foto: MP/Asropih)

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, rapat tidak akan berjalan efektif bila jumlah eksekutif yang datang sedikit.

Sutikno lalu menyampaikan usulnya kepada Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz agar rapat dibatalkan saja.

"Mohon izin, Ketua. Rapat ini baiknya dibatalkan saja suruh pulang dan kembali saja nanti kita jadwal ulang,” ungkap Sutikno.

Ditambah Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia meminta untuk menjadwal ulang agenda rapat tersebut dengan harapan jumlah eksekutif yang hadir rapat bisa lebih banyak.

Baca Juga:

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Ia juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bahwa yang hadir dalam rapat harus lebih dari 50 persen.

"Ini namanya enggak menghargai rapat, jadi kurang wibawa kita ini karena eksekutif yang hadir hanya tiga orang sementara dewan lebih dari 50 persen," tegasnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz pun memutuskan untuk menunda rapat dengan mengetuk palu. Ia meminta agar Dinas Parekraf DKI melengkapi data-data yang akan dipaparkan kembali.

“Saya berharap dengan dijadwal kembali dan data yang dipaparkan lebih lengkap lagi,” tutup Aziz. (Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Sebut Panduan Belajar Online Menteri Nadiem Tak Jelas

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan