Pimpinan DPRD DKI Sebut Panduan Belajar Online Menteri Nadiem Tak Jelas
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)
Merahputih.com - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum memberikan solusi yang baik dan jelas untuk proses belajar jarak jauh di saat pandemi COVID-19.
Menurut Zita, Menteri Nadiem harus juga memperhatikan alat dan media penunjang seperti akses internet saat belajar online bagi para siswa. Sebab kata Zita, ada orang tua murid yang tak bisa membeli internet karena melemahnya ekonomi di tengah wabah corona.
Baca Juga:
Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik
"Kita belum ada panduan yang jelas. Kasihan anak-anak. Apalagi dari keluarga yang tidak mampu, BLT dari pemerintah habis buat hidup, bagaimana mau beli paket internet. Anak-anak bisa depresi dan trauma," kata Zita kepada Merahputih.com, Senin (15/6).
Melihat kondisi itu, Zita Anjani, menulis sebuah surat terbuka yang beredar di berbagai forum percakapan.
Ia berharap Mendikbud menyempatkan diri untuk membaca surat terbukanya itu dan membuka dialog seluas-luasnya dengan pelaku pendidikan.
Baca Juga:
"Di DKI, kami sudah coba dorong apa yang kami bisa, namun kuncinya ada di pemerintah pusat. Tidak mungkin daerah bikin kurikulum sendiri. Juplak-juknis kan harus dari pemerintah pusat. Kami harap Mas Menteri membuka ruang bicara seluas-luasnya hari ini," pungkas Zita. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi