Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Juni 2020
Ketua DPRD DKI Minta Pengunjung tak Bawa Anak Kecil ke Mal

Pengunjung menaiki eskalator yang terpasang panduan jaga jarak fisik saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Akba

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik beroperasinya kembali mal-mal di ibu kota yang dimulai Senin (15/6) dalam masa transisi PSBB.

Menurut Prasetyo, mal termasuk pusat perbelanjaan yang notabene pusat perputaran perekonomian. Dengan dibukanya mal dapat menyedot kembali tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan. Bahkan tidak sedikit yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga

New Normal di Kota Solo, Mal Masih Abaikan Protokol Kesehatan

"Ini kenyataan yang harus dihadapi. Karena perputaran perekonomian rakyat itu salah satunya ada di pusat perbelanjaan. Bayangkan sudah berapa banyak karyawan dan pekerja yang dirumahkan karena penutupan mal kemarin," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (15/6)

Namun begitu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan agar warga tidak membawa anak-anak dalam kunjungannya ke mal.

Warga mengenakan masker saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal di wilayah Jakarta dengan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai anjuran. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Warga mengenakan masker saat hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta pada minggu ketiga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi membuka kembali operasional 80 pusat perbelanjaan atau mal di wilayah Jakarta dengan menerapkan standar protokol kesehatan sesuai anjuran. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Ia pun meminta pihak mal dan pengunjung untuk menaati dan mematuhi protokol kesehatan. Selain wajib masker, pengukuran suhu tubuh, pengelola mal juga diminta tidak memperkenankan anak-anak dan pengunjung lanjut usia masuk mal.

"Yang paling penting lagi di sini saya sarankan agar warga Jakarta untuk tidak membawa anak-anak dan lansia dulu. Ini juga saya tekankan kepada pengelola untuk mengklasifikasi pengunjung. Kalau ada jangan masuk. Sampaikan dengan humanis," tegasnya.

Baca Juga

Update Corona DKI Senin (15/6): 8.968 Positif, 4.197 Orang Sembuh

Prasetyo mengungkapkan, pelarangan anak-anak memasuki mal sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana pengoperasian mal di transisi menuju new normal hanya dapat melayani pengunjung yang mencari bahan pangan, farmasi dan food and beverage untuk dibungkus (delivery atau take away).

"Lagi pula fasilitas lainnya seperti bioskop dan arena permainan anak-anak belum boleh dibuka, karena itu harus ada ketegasan di sini demi kesehatan anak dan kita semua," tutup Prasetyo. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan