Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
 Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IV DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah membuat kebijakan darurat yang pro rakyat di tengah penanganan virus corona (COVID-19). Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Selain itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan kuota internet bagi anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar dari rumah.

Baca Juga:

Istana Jamin Ekonomi Tak Akan Jeblok Karena Virus Corona

"Pak @Jokowi, karena Indonesia saat ini dilanda wabah corona, saya usulkan ke bapak: tolong kuota internet untuk anak sekolah yang belajar online digratiskan, penundaan pembayaran cicilan KPR dan penundaan pembayaran cicilan sepeda motor," kata Andre melalui pesan singkatnya, Senin (23/3).

Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade minta pemerintah tunda pembayaran KPR dan cicilan motor
Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade (MP/Ponco Sulaksono)

Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau agar rakyat belajar, beribadah, serta belajar dari rumah.

Imbauan itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, saat ini virus corona sudah menyebar di 20 provinsi Indonesia dan mencapai 500an kasus.

Namun, keputusan pemerintah tersebut berdampak pada rakyat yang berpenghasilan harian. Pengasilan harian rakyat kecil khususnya, ojek online (ojol) semakin menurun dampak buruk mewabahnya virus corona.

Baca Juga:

Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Pasalnya, kata Andre, mereka yang punya cicilan akan terjebak dalam situasi buruk seperti saat ini.

"Tolong hal ini dipertimbangkan agar beban rakyat berkurang," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 41 Orang

#Komisi IV DPR #Virus Corona #KPR #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Ramadan, Rina Saadah Minta Pemerintah Petakan Stok dan Risiko Harga Pangan
Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan peta stok dan risiko harga pangan menjelang Ramadan.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
Jelang Ramadan, Rina Saadah Minta Pemerintah Petakan Stok dan Risiko Harga Pangan
Berita Foto
RDP Dirut BTN dengan Komisi VI DPR Bahas Dukungan Program Perumahan Nasional
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo menghadiri RDP di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
RDP Dirut BTN dengan Komisi VI DPR Bahas Dukungan Program Perumahan Nasional
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Anggota DPR Rina Saadah mengapresiasi swasembada beras 2025 dengan surplus 3,5 juta ton. DPR minta produksi berkelanjutan dan petani tetap sejahtera.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Indonesia
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Anggota DPR RI mengapresiasi Kementan yang membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang demi melindungi petani lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Bagikan