Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor


Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)
MerahPutih.Com - Anggota Komisi IV DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah membuat kebijakan darurat yang pro rakyat di tengah penanganan virus corona (COVID-19). Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Selain itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan kuota internet bagi anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar dari rumah.
Baca Juga:
"Pak @Jokowi, karena Indonesia saat ini dilanda wabah corona, saya usulkan ke bapak: tolong kuota internet untuk anak sekolah yang belajar online digratiskan, penundaan pembayaran cicilan KPR dan penundaan pembayaran cicilan sepeda motor," kata Andre melalui pesan singkatnya, Senin (23/3).

Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau agar rakyat belajar, beribadah, serta belajar dari rumah.
Imbauan itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, saat ini virus corona sudah menyebar di 20 provinsi Indonesia dan mencapai 500an kasus.
Namun, keputusan pemerintah tersebut berdampak pada rakyat yang berpenghasilan harian. Pengasilan harian rakyat kecil khususnya, ojek online (ojol) semakin menurun dampak buruk mewabahnya virus corona.
Baca Juga:
Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal
Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Pasalnya, kata Andre, mereka yang punya cicilan akan terjebak dalam situasi buruk seperti saat ini.
"Tolong hal ini dipertimbangkan agar beban rakyat berkurang," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Bunga KPR FLPP Diusulkan Naik, Menteri Lagi Cari Waktu Tepat

Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa

Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau

BP Tapera Minta Rakyat Gunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Buat Beli Rumah Pertama

Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja

Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan

Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
