Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
 Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IV DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah membuat kebijakan darurat yang pro rakyat di tengah penanganan virus corona (COVID-19). Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Selain itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan kuota internet bagi anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar dari rumah.

Baca Juga:

Istana Jamin Ekonomi Tak Akan Jeblok Karena Virus Corona

"Pak @Jokowi, karena Indonesia saat ini dilanda wabah corona, saya usulkan ke bapak: tolong kuota internet untuk anak sekolah yang belajar online digratiskan, penundaan pembayaran cicilan KPR dan penundaan pembayaran cicilan sepeda motor," kata Andre melalui pesan singkatnya, Senin (23/3).

Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade minta pemerintah tunda pembayaran KPR dan cicilan motor
Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade (MP/Ponco Sulaksono)

Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau agar rakyat belajar, beribadah, serta belajar dari rumah.

Imbauan itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, saat ini virus corona sudah menyebar di 20 provinsi Indonesia dan mencapai 500an kasus.

Namun, keputusan pemerintah tersebut berdampak pada rakyat yang berpenghasilan harian. Pengasilan harian rakyat kecil khususnya, ojek online (ojol) semakin menurun dampak buruk mewabahnya virus corona.

Baca Juga:

Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Pasalnya, kata Andre, mereka yang punya cicilan akan terjebak dalam situasi buruk seperti saat ini.

"Tolong hal ini dipertimbangkan agar beban rakyat berkurang," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 41 Orang

#Komisi IV DPR #Virus Corona #KPR #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Kabar Gembira, Kuota Rumah Subsidi Bagi Tenaga Kesehatan Ditambah 5 Ribu Unit
Pemerintah akan membuka berbagai skema pembiayaan agar akses kepemilikan rumah bagi tenaga kesehatan semakin mudah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Kabar Gembira, Kuota Rumah Subsidi Bagi Tenaga Kesehatan Ditambah 5 Ribu Unit
Indonesia
KPR Masih Dominasi Pembelian Rumah di Indonesia
Pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17 persen dan 8,59 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
KPR Masih Dominasi Pembelian Rumah di Indonesia
Bagikan