Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor
Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)
MerahPutih.Com - Anggota Komisi IV DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah membuat kebijakan darurat yang pro rakyat di tengah penanganan virus corona (COVID-19). Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Selain itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan kuota internet bagi anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar dari rumah.
Baca Juga:
"Pak @Jokowi, karena Indonesia saat ini dilanda wabah corona, saya usulkan ke bapak: tolong kuota internet untuk anak sekolah yang belajar online digratiskan, penundaan pembayaran cicilan KPR dan penundaan pembayaran cicilan sepeda motor," kata Andre melalui pesan singkatnya, Senin (23/3).
Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau agar rakyat belajar, beribadah, serta belajar dari rumah.
Imbauan itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, saat ini virus corona sudah menyebar di 20 provinsi Indonesia dan mencapai 500an kasus.
Namun, keputusan pemerintah tersebut berdampak pada rakyat yang berpenghasilan harian. Pengasilan harian rakyat kecil khususnya, ojek online (ojol) semakin menurun dampak buruk mewabahnya virus corona.
Baca Juga:
Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal
Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Pasalnya, kata Andre, mereka yang punya cicilan akan terjebak dalam situasi buruk seperti saat ini.
"Tolong hal ini dipertimbangkan agar beban rakyat berkurang," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Jelang Ramadan, Rina Saadah Minta Pemerintah Petakan Stok dan Risiko Harga Pangan
RDP Dirut BTN dengan Komisi VI DPR Bahas Dukungan Program Perumahan Nasional
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana