Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
 Andre Rosiade Harap Pemerintah Buat Aturan Penundaan Cicilan KPR dan Motor

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IV DPR RI Andre Rosiade meminta pemerintah membuat kebijakan darurat yang pro rakyat di tengah penanganan virus corona (COVID-19). Andre meminta pemerintah membuat peraturan penundaan pembayaran cicilan motor hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Selain itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini juga berharap pemerintah mengalokasikan dana untuk menggratiskan kuota internet bagi anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar dari rumah.

Baca Juga:

Istana Jamin Ekonomi Tak Akan Jeblok Karena Virus Corona

"Pak @Jokowi, karena Indonesia saat ini dilanda wabah corona, saya usulkan ke bapak: tolong kuota internet untuk anak sekolah yang belajar online digratiskan, penundaan pembayaran cicilan KPR dan penundaan pembayaran cicilan sepeda motor," kata Andre melalui pesan singkatnya, Senin (23/3).

Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade minta pemerintah tunda pembayaran KPR dan cicilan motor
Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade (MP/Ponco Sulaksono)

Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengimbau agar rakyat belajar, beribadah, serta belajar dari rumah.

Imbauan itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi, saat ini virus corona sudah menyebar di 20 provinsi Indonesia dan mencapai 500an kasus.

Namun, keputusan pemerintah tersebut berdampak pada rakyat yang berpenghasilan harian. Pengasilan harian rakyat kecil khususnya, ojek online (ojol) semakin menurun dampak buruk mewabahnya virus corona.

Baca Juga:

Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini meminta agar pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Pasalnya, kata Andre, mereka yang punya cicilan akan terjebak dalam situasi buruk seperti saat ini.

"Tolong hal ini dipertimbangkan agar beban rakyat berkurang," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Jumlah Pasien Positif Corona di Jawa Timur Capai 41 Orang

#Komisi IV DPR #Virus Corona #KPR #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Anggota Komisi IV DPR RI sebut tren penurunan harga tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Indonesia
Bunga KPR FLPP Diusulkan Naik, Menteri Lagi Cari Waktu Tepat
BTN juga sudah bicara dengan pemerintah dan berharap rencana kenaikan suku bunga KPR FLPP dapat disetujui.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Bunga KPR FLPP Diusulkan Naik, Menteri Lagi Cari Waktu Tepat
Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau
Program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau
Indonesia
BP Tapera Minta Rakyat Gunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Buat Beli Rumah Pertama
Saat ini BP Tapera mengelola dua pembiayaan program rumah subsidi yakni KPR FLPP dan KPR Tapera.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
BP Tapera Minta Rakyat Gunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Buat Beli Rumah Pertama
Indonesia
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Komisi IV DPR RI mengingatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga bisa berjalan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Kasus beras oplosan ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah menuju swasembada pangan.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Indonesia
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di mana ia juga mengungkap 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Bagikan