Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, meminta pemerintah segera menyiapkan peta stok dan risiko harga pangan per wilayah menjelang bulan suci Ramadan.
Pemerintah harus fokus pada wilayah defisit pangan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar gejolak harga tahunan tidak terulang.
“Kami berharap pemetaan kebutuhan pangan dan stabilitas harga pangan yang terjangkau akan mendorong masyarakat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apalagi saat ini stok pangan kita terutama beras relatif aman,” ujar Rina Saadah, Kamis (5/2).
Ia mengatakan, ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengamankan pangan bukan sekadar angka surplus pada neraca nasional, melainkan kemampuan masyarakat ekonomi bawah untuk mengakses pangan dengan harga terjangkau.
Baca juga:
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
“Data stok yang kuat tentu penting, tetapi indikator utama keberhasilan negara adalah apakah buruh, petani kecil, nelayan, dan warga miskin perkotaan benar-benar bisa membeli pangan dengan harga wajar,” ujarnya.
Legislator asal Jawa Barat ini menyoroti anomali yang kerap terjadi setiap tahun, di mana pemerintah mengeklaim stok aman namun harga di pasar tradisional tetap melonjak.
Ia menilai, persoalan utama terletak pada tata kelola distribusi dan efektivitas pengawasan di lapangan, bukan semata-mata pada jumlah produksi.
"Kementerian dan lembaga pangan seolah sudah bekerja maksimal seperti ‘Avengers’, tapi faktanya masyarakat di lapangan masih terbebani harga tinggi. Rakyat tidak butuh narasi panjang soal stok, yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara secara nyata melalui harga yang terkendali,” tegasnya.
Baca juga:
Permintaan Daging Naik, Pramono Pastikan Pasokan Aman Jelang Imlek dan Ramadan
Rina juga mengingatkan agar kebijakan stabilisasi harga tetap memperhatikan kesejahteraan produsen. Ia meminta penyerapan gabah petani tetap optimal dengan harga yang melindungi, sementara instrumen seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta operasi pasar harus digencarkan untuk menekan harga di tingkat konsumen.
Ia mendesak adanya koordinasi satu komando antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, ID Food, dan Satgas Pangan.
Bapanas secara khusus diminta mengaktifkan sistem peringatan dini harga yang mampu memicu intervensi otomatis jika harga melewati ambang batas tertentu.
“Jangan sampai data terlihat rapi di atas kertas, tetapi di lapangan masyarakat masih membeli pangan jauh di atas harga acuan. Eksekusi di lapangan adalah tantangan terbesar tahun ini,” pungkasnya. (Pon)
