Ancaman PHK di Industri Tekstil, DPR : Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Jumat, 06 September 2024
Ancaman PHK di Industri Tekstil, DPR : Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/ dok Media DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri garmen dan tekstil menuai sorotan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang di-PHK terus meningkat.

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah,” kata Netty kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9).

Netty menilai, salah satu yang memicu PHK di industri tekstil dan garmen tak lepas dari banyaknya impor dari luar negeri. Dia menduga ada praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. “Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," ujar Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.

Baca juga:

Lakukan Transformasi Internal, PSSI PHK 43 Karyawan

Netty pun meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” jelas Netty.

Netty menyebut, pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa, karena tingginya angka pengangguran dapat memengaruhi perekonomian masyarakat. “Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tukasnya.

Dia meminta Pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi mengingat produsen dari luar negeri bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka.

Baca juga:

Usung Slogan Jakartaku Aman, Dharma Pongrekun Sebut ‘Ngerinya’ Fenomena PHK

Oleh sebab itu, Netty meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.

“Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," sambung Netty. (knu)

#PHK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Indonesia
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Dalam tuntutan aksi itu, eks karyawan Sritex menuntut pembayaran pesangon oleh kurator.
Dwi Astarini - Minggu, 01 Maret 2026
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Indonesia
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Pihak manajemen akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, sesuai regulasi yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Indonesia
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
PT Karunia Alam Segar (PT KAS), produsen Mie Sedaap, menipis isu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan buruh.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Februari 2026
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
Indonesia
Menaker Monitor Isu PHK Buruh Mie Sedaap, KSPI Ingatkan Modus Hindari Bayar THR
Beredar informasi di media sosial sekitar 400 pekerja dirumahkan beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Februari 2026
Menaker Monitor Isu PHK Buruh Mie Sedaap, KSPI Ingatkan Modus Hindari Bayar THR
Indonesia
Mie Sedaap Stop PHK Karyawan, DPR: Semua Perusahaan Wajib Bayar THR
Perusahaan diminta tidak melakukan PHK di bulan Ramadan, terlebih jika motifnya untuk menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR). 

Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
Mie Sedaap Stop PHK Karyawan, DPR: Semua Perusahaan Wajib Bayar THR
Indonesia
Tugas Baru Desk Ketenagakerjaan Polri Dampingi Buruh Korban PHK
Polri melalui Desk Ketenagakerjaan akan terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Wisnu Cipto - Senin, 16 Februari 2026
Tugas Baru Desk Ketenagakerjaan Polri Dampingi Buruh Korban PHK
Bagikan