Ancaman PHK di Industri Tekstil, DPR : Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/ dok Media DPR
MerahPutih.com - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri garmen dan tekstil menuai sorotan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang di-PHK terus meningkat.
"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah,” kata Netty kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9).
Netty menilai, salah satu yang memicu PHK di industri tekstil dan garmen tak lepas dari banyaknya impor dari luar negeri. Dia menduga ada praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. “Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," ujar Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.
Baca juga:
Netty pun meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal.
"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” jelas Netty.
Netty menyebut, pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa, karena tingginya angka pengangguran dapat memengaruhi perekonomian masyarakat. “Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tukasnya.
Dia meminta Pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi mengingat produsen dari luar negeri bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka.
Baca juga:
Usung Slogan Jakartaku Aman, Dharma Pongrekun Sebut ‘Ngerinya’ Fenomena PHK
Oleh sebab itu, Netty meminta Pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dan mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya lebih sehat.
“Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," sambung Netty. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja