Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pemilu 2019

Ancaman People Power dan Narasi Kecurangan Bagian dari Upaya Delegitimasi Pemilu

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 April 2019
  Ancaman People Power dan Narasi Kecurangan Bagian dari Upaya Delegitimasi Pemilu

Pengamat Politik Karyono Wibowo menjelaskan sebutan people power untuk protes hasil pemilu tidak tepat (Foto: antaranews.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ancaman people power dan narasi kecurangan yang selama ini dialamatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut pengamat politik Karyono Wibowo merupakan bagian dari upaya delegitimasi pemilu.

Lebih dari itu, Karyono Wibowo menilai sebutan people power terhadap gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum tidaklah tepat.

Menurut peneliti Indonesian Public Institute (IPI) ini, people power bisa terjadi jika memenuhi beberapa prasyarat yang menurut teori sosial diantaranya faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadinya people power yakni terjadinya kesenjangan sosial yang begitu lebar termasuk kemiskinan, pembungkaman kebebasan berpendapat, pemerintahan yang korup dan otoriter.

Peneliti Indonesian Public Opinion Karyono Wibowo
Pengamat Politik Karyono Wibowo (Screenshot youtube.com)

"Itu pun masih belum cukup. Kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/4).

Faktor obyektif itu, kata Karyono, akan bertemu faktor subyektif, yaitu adanya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan. Jika sudah memenuhi semua prasyarat itu, gerakan massa yang terjadi bisa disebut dengan people power.

Sementara itu, terkait usulan pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu menurut Karyono Wibowo bukanlah solusi yang tepat lantaran menggiring hasil pemilu kepada negosiasi politik di tingkat parlemen.

Pansus Kecurangan Pemilu justru berpotensi mendelegitimasi hasil Pemilu. Usulan tersebut datang dari Wakil Ketua DPR RI yang juga politikus Gerindra, Fadli Zon.

Menurut Karyono, apa yang disampaikan Fadli Zon sebagai upaya penggiringan opini publik seolah-olah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Ini bagian dari propaganda untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Dibentuk opini publik tentang kecurangan sehingga masyarakat atau publik itu tidak percaya dengan penyelenggara pemilu," ucap dia.

Selain itu, ia menduga propaganda yang disemburkan Fadli Zon bertujuan membangun persepsi seolah-olah Prabowo-Sandi kalah akibat adanya kecurangan.

"Nah ini kan bagian dari propaganda yang ujungnya nanti itu adalah kalau bukan Prabowo-Sandi yang menang maka pemilu curang," tandas Karyono Wibowo.(Knu)

#Pengamat Politik #Karyono Wibowo #Pemilu 2019 #Pelanggaran Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan