Anas Ragu Demokrat Berani Hukum Kader Dukung Jokowi 2 Periode

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 Juli 2018
Anas Ragu Demokrat Berani Hukum Kader Dukung Jokowi 2 Periode

Joko Widodo dan TGB Zainul Majdi. ( Foto: Antara )

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum buka suara terkait ancaman sanksi dari Partai Demokrat kepada Tuan Guru Bajang (TGB), Zainul Majdi lantaran mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden 2019.

Anas meragukan Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB. Menurut dia, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dua periode itu merupakan salah satu kader unggulan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Masa sih, saya tidak percaya (sanksi TGB). Saya ragu masa iya, setahu saya TGB salah satu kader unggulan demorkat. TGB kalau tidak keliru Majelis Tinggi, posisi penting di partai, saya ragu akan disanksi," kata Annas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6).

Anas
Anas Urbaningrum dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, dari tahanan KPK, Jakarta, Rabu (17/6). (Foto: MerahPutih/Novriadi Sitompul)

Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mengaku kenal baik dengan TGB. Ketika dirinya menjabat Ketum Partai Demokrat, TGB merupakan Ketua DPD Demokrat NTB. Bahkan, Anas pula yang menunjuk TGB menjadi ketua DPD.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, menyatakan, sikap TGB yang berbeda dengan sikap partai, termasuk pelanggaran etika. Pasalnya, seluruh pendapat politik yang disampaikan oleh kader harus sejalan dengan apa yang ada dalam Partai Demokrat.

Terkait hal tersebut, rencananya Mahmamah Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil gubernur NTB dua periode itu. Namun, hal tersebut diakuinya sama sekali tidak dibahas dalam sidang Majelis Tinggi pada Senin.

Agus juga menegaskan, bahwa Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB yang diketahui memiliki sikap yang berbeda yaitu mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun, terkait sanksinya, wakil ketua DPR tersebut mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Ya namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat anggota DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," katanya.

syarief
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan belum membahas soal dukungan TGB kepada Joko di Pemilihan Presisen 2019. Namun, dipastikan TGB tetap berstatus kader Demokrat.

"Kita belum bahas. Yang jelas dia masih tetap kader demokrat," kata Syarief usai menghadiri rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7) lalu. (Pon)

#Duet Jokowi-TGB #Anas Urbaningrum #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan