Anak-anak Rentan Terkena Diabetes, DPR Minta Produk Makanan dan Minuman Dicantumkan Level Kadar Gula

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 29 Juli 2024
Anak-anak Rentan Terkena Diabetes, DPR Minta Produk Makanan dan Minuman Dicantumkan Level Kadar Gula

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/ dok media DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rentannya anak-anak di Indonesia terkena penyakit diabetes hingga gagal ginjal menuai reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah memperkuat edukasi tentang bahayanya makanan dengan kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) berlebih, terutama pada jajanan anak.

Selain itu, Kurniasih mendorong agar ada pencantuman level kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan oleh industri. Kurniasih menyebut, saat ini Komisi IX sedang dalam pembahasan Panja Pengawasan Makanan Mengandung Gula, Garam, Lemak (GGL).

Proses Panja GGL tersebut saat ini sedang meminta masukan dari PB IDI, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat dan para pakar lainnya.

Baca juga:

DPRD DKI Minta Disdik Data Ijazah Siswa yang Tertahan di Sekolah

“Ini tugas DPR bersama pemerintah menghasilkan regulasi untuk mengatur kandungan GGL termasuk pada makanan atau jajan anak-anak,” katanya kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (29/7).

Kandungan Gula, Garam dan Lemak yang berlebih dalam asupan makanan menjadi salah satu penyebab terbesar anak-anak terpapar penyakit seperti diabetes dan gagal ginjal akibat gaya hidup.

“Kita mesti sama-sama pasang alarm jangan sampai fenomena penyakit yang penderitanya semakin muda ini jadi bom waktu,” ucap Kurniasih.

Politikus PKS ini menuturkan, pemerintah perlu membuat kebijakan komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Dia berujar, Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak dari dampak berbahaya penyakit yang kini menyerang usia muda.

Baca juga:

DPR Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Timbulkan Masalah Tenaga Pendidik

“Jangan sampai upaya kita fokus melindungi balita dari stunting tapi kecolongan di usia atasnya karena penyakit seperti gagal ginjal dan diabetes anak mengancam," jelas Kurniasih.

Dia berharap pemerintah bisa lebih cepat dalam tindakan agar fenomena semakin mudanya penderita penyakit tidak menular ini tidak menjadi bom waktu. “Mencegah lebih baik daripada mengobati,” tutup Kurniasih. (knu)

#DPR #Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Berita Foto
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Ketua Tim Bidang Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan Dana Desa, Sappe M. P. Sirait saat Program Keluarga Sigap di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Januari 2026
Program Keluarga SIGAP Dorong Perubahan Perilaku Lewat Layanan Kesehatan Primer
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Ratusan pengungsi pascabanjir bandang di Aceh Tamiang mengalami berbagai penyakit seperti ISPA hingga diare. Tim Dokkes Polri turun beri layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Bagikan