Ambang Batas Presiden 20 Persen Dinilai Bikin Mumet Partai Politik
Andika Pratama - Minggu, 19 Juni 2022
Ilustrasi pemilu. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Partai politik (parpol) harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mengusung calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Sebab, mereka wajib memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas sebesar 20 persen suara sah nasional.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meyakini ambas batas presiden bakal bikin mumet atau pusing parpol tanah air.
Baca Juga
Berpotensi Koalisi dengan PKS-PKB, Demokrat Sebut Tengah Intens dengan 1 Partai Lagi
"Ini kan memang semua mumet (pusing). Partai-partai juga puyeng dengan 'presidential threshold' yang harus mencapai 20 persen," kata Siti dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/6).
Lanjut Siti, ketentuan PT 20 persen bukan hanya berdampak pada partai kecil atau non-parlemen saja, melainkan partai-partai besar juga bakal mengalami hal serupa karena harus berkoalisi demi mengusung jagoannya di Pilpres 2024.
Artinya, kata dia, suka atau tidak suka maka setiap partai politik harus berkoalisi untuk memantapkan dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.
Apalagi, sambungnya, sejumlah partai politik sudah mulai menunjukkan sikap dengan membentuk koalisi. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlebih dulu membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Baca Juga
Teranyar, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Sabtu (18/6) malam di kediaman Prabowo.
Kedua partai tersebut diketahui sepakat bekerja sama menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Apalagi, katanya, sudah mulai muncul dan mengarah pengerucutan sikap-sikap politik beberapa partai. KIB sudah ada tiga partai, dan sebelumnya disebut-sebut ada Koalisi Semut Merah antara PKS dan PKB. Selain itu, ada kemungkinan terbangunnya koalisi antara Demokrat dengan PKS, termasuk bergabungnya NasDem.
"Ini masih saling mencari kecocokan karena tidak sekadar koalisi karena calon yang diusung bisa menjadi pemantik konflik atau perpecahan jika tidak sepaham," jelasnya.
Khusus KIB, Siti melihat dari tiga partai yang tergabung, Golkar tampak lebih getol akan mengusung kadernya dibandingkan dua partai lainnya. Hal itu diperkuat dari hasil keputusan Musyawarah Nasional Golkar. (*)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal