Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur. Pelantikan itu berlangsung di di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Adapun mereka yang dilantik yakni, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.
Baca Juga
Pj Kepala Daerah, DPR Ingatkan Kemendagri Konsisten Laksanakan Putusan MK
Kemudian Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.
Seusai melantik kelima Pj gubernur itu, mantan Kapolri ini mengamanatkan kepada mereka untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan.
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” kata Tito.
Tito melanjutkan, ketika politik stabil dan keamanan terjaga di daerah masing-masing, maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, sehingga program-program bisa berjalan. Mendagri merinci beberapa program penting yang menjadi atensi pemerintah.
Baca Juga
Pertama, penanganan pandemi. Meskipun penanganan pandemi terpantau melandai, tetapi beberapa negara masih mengalami kenaikan kasus.
“Ini menjadi atensi bagi kita semua, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kedua, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Pemulihan ekonomi ini dapat diupayakan dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi dari APBD di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah, juga untuk menstimulasi pihak swasta.
“Tanpa ada peran swasta maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci, bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci,” tambahnya.
Selain itu, ada pula sejumlah program khusus berikutnya yang menjadi atensi pemerintah pusat. Hal itu mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, stunting, hingga infrastruktur. Program-program tersebut membutuhkan peran para Pj. yang baru dilantik tersebut, terutama dalam menjalankan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
“Untuk itu memerlukan rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat,” tandas Mendagri. (Pon)
Baca Juga
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
