Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meyakini perubahan status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak mempengaruhi independensi lembaga antirasuah.
Alex sapaan Alexander Marwata mengatakan dengan perubahan status ini diharapkan pegawai KPK dapat memberikan contoh kepada kementerian dan lembaga lain. #
Baca Juga
"Meskipun yang di KPK status pegawainya sudah ASN, nilai-nilai itu tidak akan berubah. Kita ingin memberi contoh juga ke kementerian dan lembaga pemerintahan yang lain," kata Alex saat dikonfirmasi, Kamis (19/9).
Menurut Alex yang dibangun di KPK adalah sistem dan nilai. Dengan demikian, perubahan status kepegawaian tidak mempengaruhi sistem dan nilai yang telah terbangun selama ini. Salah satunya mengenai independensi penyelidik dan penyidik dalam mengusut perkara korupsi.
"Apakah akan mempengaruhi independensi KPK? Teman-teman yang dibangun di KPK adalah sistem. Sistem itu yang menbuat KPK menjadi kuat," ujar dia.
"Rasa-rasanya sejauh ini pimpinan tidak pernah melakukan intervensi dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK dan saya berharap hal itu akan terus dijaga nilai-nilai KPK yang kita pegang selama ini," sambung Alex.
Baca Juga
Meski demikian, lembaga yang dipimpin Agus Rahatdjo cs ini akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait mengenai perubahaan status kepegawaian.
KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membicarakan mekanisme perubahan status kepegawaian.
Pimpinan, kata Alex berjanji para pegawai tidak dirugikan dengan perubahan status tersebut. "Nanti lewat konversi. Berdasarkan jabatannya di KPK nanti kita konversi dengan apa jabatan-jabatan yang sesuai sebagai ASN," tutup Alex.
Baca Juga
Wiranto Bantah Revisi UU KPK Bentuk Balas Dendam DPR Kepada KPK
Diketahui DPR melalui Rapat Paripurna telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9). Terdapat tujuh poin yang disepakati pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK. Salah satunya status kepegawaian KPK menjadi ASN. (Pon)
