Alasan Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Biayai 200 Program

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Alasan Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Biayai 200 Program

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan asalan dirinya meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun. Ia menyebut anggaran sebesar itu untuk membiayai 200 program.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai memberikan salah satu contoh program penting dalam rangka membumikan HAM ke tengah-tengah masyarakat, yakni program desa peduli HAM.

Baca juga:

Pigai Ajukan Program Desa Peduli HAM, Anggarannya Capai Rp 8,3 Triliun

Program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 8,3 triliun. Ia menjelaskan setiap desa nantinya akan memperoleh jatah anggaran senilai Rp 100 juta untuk menjalanlan program desa peduli HAM.

"Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun," kata Pigai.

Dikatakannya anggaran Rp 100 juta akan dibagikan kepada 83.000 kelompok yang dibentuk Kementeran HAM di setiap desa. Adapun tugas kelompok-kelompok tersebut membumikan HAM kepada setiap warga desa.

"Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja," ungkapnya.

Baca juga:

Menteri HAM Pigai Ngaku Tidak Punya Program 100 Hari Kerja

Selain untuk program, kata Pigai, pihaknya akan menggunakan anggaran Rp 20 triliun untuk belanja pegawai. Kementerian HAM membutuhkan Rp 1,2 triliun untuk membiayai 2.500 pegawai.

"Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai Rp 14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun," tutup Pigai. (Pon)

#Natalius Pigai #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII Minta Penegakan HAM Harus Nyata bukan sekadar Narasi
Perhatian terhadap HAM juga tecermin dalam program Asta Cita.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII Minta Penegakan HAM Harus Nyata bukan sekadar Narasi
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Indonesia
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Peresmian simbolis 'Alun-Alun Demokrasi' pernah dilakukan di DPR pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB
Pelarangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB
Bagikan