Alasan Pidana Mati Terus Dilanjutkan Menurut Praktisi Hukum

MerahPutih.com- Praktisi Hukum Slamet Pribadi mendukung adanya hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan berat. Dalam RKUHP yang baru, hukuman mati diberikan saat massa percobaan. Ia juga mencontohkan adanya pelaku peredaraan narkoba yang bisa beraksi meski di dalam penjara.

"Narkoba itu adalah kejahatan berat. Para pelaku sudah menyasar generasi muda yang seharusnya menjadi masa depan bangsa," kata Slamet saat acara diskusi di MNC Trijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Baca Juga:

YLBHI Sebut Banyak Pasal Multifungsi di RKUHP

Slamet yang juga Dekan Universitas Bhayangkara ini menambahkan, para pelaku narkoba sudah menyebabkan kematian luar biasa bagi masyarakat.

"Saya sendiri sebagai mantan penyidik Polri yang melihat langsung dampak narkoba bagi masyarakat. Bagaimana ibu-ibu melihat anaknya dalam keadaan candu. Hidup tidak mati pun tidak," jelas mantan anggota BNN ini.

Slamet yakin, hukuman mati tak akan melanggar HAM. "Karena ini kejahatan luar biasa. Perlu ada hukuman bagi mereka yang sudah melakukan ancaman kejahatan hingga merusak generasi bangsa," kata Slamet yang berpangkat Kombes ini.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Al Azhar Supardji Ahmad mengatakan, jukuman mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah tatkala ada aspirasi yang setuju dan menolak.

"Menempatkan pidana mati bukan pidana pokok. Pidana alternatif dilakukan ketika hakim perlu menjatuhkan hukuman tegas," kata Supardji.

Baca Juga:

Komnas HAM Desak Jokowi Buka Ruang untuk RKUHP

Dalam RKUHP, seorang hakim bisa menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan. Artinya, ada waktu 10 tahun bagi terpidana mati untuk membuktikan dirinya sudah berubah. Putusan itu bisa dijatuhkan jika dalam proses persidangan terdakwa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, perannya dalam kasus itu tidak terlalu penting, dan ada alasan meringankan

Hukuman bisa diubah jadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Dalam data per 10 Desember 2018 setidaknya ada 298 terpidana mati. 45 vonis dijatuhkan pada 2018, 33 vonis pada 2017, dan sisanya pada 2016.

Lewat RKUHP, Indonesia seolah melawan tren internasional yang cenderung menghapus hukuman mati.
Berdasarkan catatan Amnesty International, tahun lalu ada 106 negara yang telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka. Ini belum termasuk negara yang masih menerapkan hukuman mati, tapi tidak pernah dilakukan. (Knu)

Baca Juga:

Dewan Pers Sebut Pasal Penghinaan Presiden Kontraproduktif dan Tumpang Tindih