Alasan Pemerintah Wajib Gratiskan Biaya Tes PCR dan Antigen

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Alasan Pemerintah Wajib Gratiskan Biaya Tes PCR dan Antigen

Tenaga kesehatan memeriksa masyarakat dengan tes cepat antigen guna mengetahui apakah positif COVID-19 atau negatif. (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menggratiskan tes antigen dan tes PCR COVID-19 bagi rakyat. Alasannya, selain kondisi ekonomi rakyat semakin memburuk, juga untuk memudahkan proses 3T yakni testing, tracing, dan treatment.

Kalaupun tidak bisa digratiskan, mungkin harganya bisa diturunkan dari harga yang berlaku saat ini.

Baca Juga

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

"Karena bagi rakyat sangat berat di tengah situasi ekonomi seperti saat ini,” kata Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/8).

Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kemkes menetapkan batasan harga rapid antigen tertinggi sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk luar Jawa.

Sementara itu, harga tes RT-PCR tertinggi sebesar Rp 900 ribu bahkan sampai Rp 1 juta.

"Harga sebesar itu dinilai terlalu mahal," jelas Handojo.

Ilustrasi "swab test". (Foto: Antara)
Ilustrasi "swab test". (Foto: Antara)

Menurut Handojo, rakyat akan antusias jika harga tes antigen dan PCR digratiskan atau bisa dikurangi.

“Karena dengan cara seperti itu, pemerintah dapat mengetahui dan memastikan bagaimana penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat,” tegasnya.

Handojo mencontohkan rakyat antusias mengikut vaksin yang digratiskan. Supaya masyarakat pro aktif mengikuti arahan pemerintah untuk tes COVID-19 layaknya mengikuti vaksin.

Jika penanganan vaksin, tes antigen dan PCR digratiskan, Handojo sangat yakin banyak warga yang antusias mengecek kondisi kesehatannya.

"Untuk itu, perlu pertimbangan agar memutuskan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaksanaan vaksin ke daerah zona merah di luar Jawa dan Bali bisa dipercepat. Sehingga, masyarakat lebih cepat tertolong mencegah terkena COVID-19.

“Kami juga meminta agar distribusi vaksin ke daerah zona merah di luar Pulau Jawa dan Bali dapat dipercepat. Karena sangat membantu masyarakat mencegah terkena COVID-19,” pungkas Handojo. (Knu)

Baca Juga

Pengunjung Mal Belum Divaksin Wajib Bawa Surat PCR dan Swab Antigen

#COVID-19 #Test Covid 19
Bagikan

Berita Terkait

Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Kemenkes menjabarkan saat ini ada 179 kasus COVID-19, dengan 1 kasus positif dari 32 pemeriksaan yang ditemukan
Wisnu Cipto - Senin, 16 Juni 2025
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Indonesia
178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat
Batuk-pilek disertai sesak napas dalam waktu kurang dari 14 hari setelah kembali dari Tanah Suci.
Wisnu Cipto - Senin, 16 Juni 2025
178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat
Indonesia
Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa situasi COVID-19 di Ibu Kota tetap terkendali
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Juni 2025
Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis
Indonesia
Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025
Ani mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Juni 2025
Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025
Indonesia
KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19
KPK meminta bantuan BRI untuk memberikan informasi mengenai fasilitas kredit
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Juni 2025
KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19
Indonesia
KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Juni 2025
KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Ini Yang Dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6), mengakui ada kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terkonfirmasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Juni 2025
COVID-19 Melonjak, Ini Yang Dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin
Indonesia
COVID-19 Mulai Melonjak Lagi: Dari 100 Orang Dites, Sebagian Terindikasi Positif
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) meminta masyarakat meningkatkan protokol kesehatan yang pernah dilakukan pada musim pandemi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Juni 2025
COVID-19 Mulai Melonjak Lagi: Dari 100 Orang Dites, Sebagian Terindikasi Positif
Indonesia
Terjadi Peningkatan Kasus COVID-19 di Negara Tetangga, Dinkes DKI Monitoring Rutin
Dinkes DKI melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi penularan COVID-19.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Juni 2025
Terjadi Peningkatan Kasus COVID-19 di Negara Tetangga, Dinkes DKI Monitoring Rutin
Bagikan